Dilaporkan ke KPK, Ini Kata Gubernur Sulawesi Tengah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola usai melakukan koordinasi dengan KPK, Jakarta, 28 November 2016. Longki mengatakan terus berkoordinasi dengan KPK untuk menyelesaikan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah di Sulawesi Tengah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola usai melakukan koordinasi dengan KPK, Jakarta, 28 November 2016. Longki mengatakan terus berkoordinasi dengan KPK untuk menyelesaikan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah di Sulawesi Tengah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Poso - Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, menanggapi santai laporan yang dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat Front Pemuda Peduli Sulawesi Tengah (FPPD) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Longki dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi dana CSR dari PT Vale Indonesia Rp 11,7 miliar dan belasan kasus proyek lainnya. “Terima kasih dengan laporan-laporan mereka (FPPD)," katanya saat dihubungi Tempo, Ahad, 11 Desember 2016. Pesan singkat yang dikirim Tempo, dibalas dengan emoticon tertawa oleh Gubernur Longki.

    Menurut Longki, dana bantuan dari PT Vale diterima oleh pemerintah daerah berdasarkan MoU antara pemerintah daerah dan pihak PT Vale. Uang tersebut dimasukan ke kas pemerintah daerah dan telah dibuat peraturan daerah melalui DPRD berkaitan dengan APBD Perubahan 2016.

    Longki menjelaskan, uang itu resmi masuk kas pemerintah daerah dan digunakan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. “Apanya yang dikorupsi?" ujarnya balik bertanya.

    Ihwal dugaan korupsi anggaran proyek lain, menurut Longki, bisa dilihat setelah ada pemeriksaaan KPK atau pemeriksaan dari mana saja. "Tuduhan korupsi yang lain itu masih bagian dari ketidakpuasan dari kelompok tertentu waktu pilkada lalu," ucap Longki.

    Dalam laporan ke KPK dengan nomor registrasi 87808 tanggal 9 Desember 2016, FPPD menduga Longki telah mencederai hak-hak rakyat. Hak-hak rakyat yang dimaksud adalah hak mendapatkan dana CSR atas beroperasinya perusahaan mengolah sumber daya alam di wilayah setempat.

    Dalam laporan itu, kata Ketua FPPD, Eko Arianto, diduga Longki melakukan konspirasi jahat terhadap penggunaan dana CSR dari PT Vale Indonesia Tbk. Dana itu tidak digunakan untuk pembangunan berkelanjutan, penggunaannya melenceng, bahkan sarat dengan banyak kepentingan.

    Dari data yang dimiliki FPPD, menurut Eko, terlihat jelas cara distribusi dana CSR ke 14 SKPD dan Biro Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada akhirnya tidak bersentuhan dengan substansi kepentingan dan kebutuhan rakyat secara langsung. Dana CSR dari PT Vale Indonesia Tbk. Senilai Rp 11,7 miliar itu diserahkan pada 14 Januari 2016 silam.

    Penandatanganan serah terima dilaksanakan di ruang kerja Wakil Gubernur (almarhum) Sudarto. Direktur PT Vale Indonesia Tbk. Nikolas D. Karter dengan tegas menyebutkan bahwa dana Rp 11,7 miliar adalah bagian dari program CSR perusahaan untuk membantu masyarakat Sulawesi Tengah dan telah dicanangkan sejak  2015 lalu.

    Namun berdasarkan kesepakatan yang diteken oleh pemerintah propinsi Sulawesi Tengah dengan PT Vale Indonesia Tbk. tertanggal 14 Januari 2016, dana CSR yang menjadi tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat Sulawesi Tengah diubah menjadi dana hibah. Atas dasar itulah, pemerintah propinsi kemudian mengelola secara langsung anggaran dana CSR Rp 11,7 miliar tersebut.

    Pengelolaan dana itu dilakukan dengan menggunakan alas hukum dana hibah dan menjadikannya sebagai pendapatan daerah dari sektor lain lain. Setelah itu pemerintah Sulawesi Tengah memasukkan dana tersebut kedalam batang tubuh APBD Perubahan tahun 2016 dan didistribusi ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

    Kondisi tersebut yang kemudian ditentang oleh sejumlah anggota DPRD Sulawesi Tengah. Mereka menolak dana CSR Rp 11,7 miliar dimasukan ke dalam batang tubuh APBD Perubahan 2016 karena menilai peralihan dana CSR menjadi dana hibah tidak punya dasar hukum.

    Selain soal dana CSR dan 23 titik bencana, FPPD juga mencantumkan hasil investigasi dan bukti pelaporan soal beberapa proyek terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang diduga kuat melibatkan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola. Beberapa kasus ikut dilaporkan FPPD ke KPK tersebut di antaranya:

    1. Proyek Pengadaan KTP Kabupaten Parigi Moutong tahun 2004, senilai Rp8 miliar, kontraktor PT Utama Beton.
    2. Proyek Pembangunan Pasar Sentral Parigi senilai Rp46 miliar (secara bertahap), kontraktor PT Waskita Karya.
    3. Proyek pembangunan Pasar Kota Raya bertahap Rp10 miliar.
    4. Pembangunan Kantor Bupati Parimo dengan total nilai Rp74 miliar, oleh PT Global.
    5. Pembangunan Gedung DPRD Psrimo senilai Rp 32 miliar.
    6. Pengadaan Mobil pembakaran sampah Rp1,8 miliar.
    7. Pekerjaan pengadaan spare parts alat berat di Towera, senilai Rp1,5 miliar.
    8. Pekerjaan pembangunan Terminal Tiboli Rp12 miliar (bertahap).
    9. Pekerjaan pembangunan Jembatan Ponulele Rp50miliar
    10. Pekerjaan Pembangunan Balai Sungai Napu Rp13 miliar.
    11. Pekerjaan pengadaan Mobil Pick Up 10 unit Rp 1,4 miliar.
    12. Pekerjaan program rehabilitasi lahan dan hutan (RHL) sejak tahun anggaran 2011-2013, lokasi tersebar di seluruh propinsi sulteng khusus di taman Lore Lindu, lokasi Lembah Bosowa.

    AMAR BURASE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.