TEMPO.CO, Jakarta – Rapat Panitia Khusus pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dengan agenda pemilihan pimpinan berjalan alot. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon ini sudah dua kali diskors.
Skors pertama terjadi setelah fraksi-fraksi mengusulkan satu calon untuk duduk di kursi pimpinan. Dari 10 fraksi yang ada di DPR, muncul tujuh nama. Fadli pun memutuskan agar tiap partai melakukan lobi yang berlangsung secara tertutup.
Baca Juga:
“Dari hasil kesepakatan, ada dua hal. Kita akan skors untuk konsolidasi kembali dan lobi-lobi sampai jam 20.00,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 November 2016.
Kedua, kata Fadli, mekanisme yang digunakan adalah berupa sistem paket. Sistem ini mengacu pada Tata Tertib DPR Pasal 95 ayat 2 yang berbunyi “Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”
Fadli menjelaskan, selepas skors nanti, tiap anggota Pansus akan memilih empat fraksi untuk duduk di kursi pimpinan. “Jadi memilih fraksi. Tidak menyebutkan nama,” tuturnya.
Anggota Pansus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Edy, mengatakan, meski memilih fraksi, Pansus tetap mengacu pada tujuh nama yang muncul sebelumnya.
Tujuh orang itu adalah Trimedya Panjaitan (PDIP), Rambe Kamarulzaman (Golkar), Ahmad Riza Patria (Gerindra), Benny K. Harman (Demokrat), Yandri Susanto (PAN), Lukman Edy (PKB), dan Rufinus Hotmaulana Hutahuruk (Hanura).
Lukman menuturkan, usulan skorsing datang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Alasannya, PDIP meminta waktu untuk berkonsultasi dengan pimpinan fraksi mengenai mekanisme pemilihan secara paket ini. “Tapi hampir semua fraksi setuju (mekanisme) sistem paket,” ujarnya.
Lukman tak menampik bila lobi-lobi pertama tersebut mengalami deadlock. “Dari tujuh ini, tidak ada yang mau menarik diri,” tuturnya. Namun, kata dia, lobi-lobi ini berjalan dengan suasana yang cair.
Sementara itu, anggota dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi, mengatakan partainya mengusulkan agar pimpinan diambil dari empat partai urutan teratas pemenang pemilu. Namun partai-partai di luar empat besar menginginkan hal yang sama.
“Mungkin pimpinan Pansus prestige karena menentukan ‘lalu lintas’. Tapi, kan, tidak punya hak otonom juga,” ujarnya.
AHMAD FAIZ
Baca juga:
Usut Penolakan Kampanye Ahok, Bawaslu Periksa Saksi-saksi
Jokowi Diminta Tak Kompromi dengan Kelompok Intoleran
