Putu Sudiartana Batal Eksepsi, Ini Alasannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR Komisi III Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana menutupi wajahnya, usai menjalani pemeriksaan keluar dari gedung KPK, Jakarta, 30 Juni 2016. Ia bersama empat orang lainnya ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Anggota DPR Komisi III Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana menutupi wajahnya, usai menjalani pemeriksaan keluar dari gedung KPK, Jakarta, 30 Juni 2016. Ia bersama empat orang lainnya ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat I Putu Sudiartana batal mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadapnya. Sidang eksepsi yang mestinya dilaksanakan hari ini pun tak jadi dilakukan dan ditunda hingga pekan depan untuk pemanggilan saksi.

    "Setelah diskusi panjang-lebar, klien kami menghendaki klarifikasi. Secara hukum, kami jelaskan enggak ada yang namanya klarifikasi, adanya eksepsi," kata kuasa hukum Putu, M. Burhanuddin, dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 21 November 2016.

    Burhan tak menjelaskan poin-poin mana yang ingin diklarifikasi Putu. Namun, kata dia, klarifikasi menyangkut pokok perkara, sehingga Putu bisa mengklarifikasi bersamaan dengan jalannya persidangan.

    Putu didakwa menerima suap Rp 500 juta dari pengusaha Yogan Askan. Uang itu diduga diberikan agar Putu membantu pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) proyek pembangunan jalan di Sumatera Barat. Ia juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 2,7 miliar. Dalam sidang dakwaan sebelumnya, Putu berniat mengajukan klarifikasi.

    Dakwaan pemberian gratifikasi kepada Putu merupakan pengembangan dari kasus suap Putu yang melibatkan pejabat pemerintah Sumatera Barat. Dugaan gratifikasi kepada Putu terungkap saat penyidik KPK menggeledah rumah politikus dari Partai Demokrat yang tertangkap tangan menerima suap Rp 500 juta itu.

    Sebanyak Rp 2,7 miliar diduga mengalir ke kantongnya dari beberapa rekanan, di antaranya Salim Alaydrus yang memberikan Rp 2,1 miliar, Mustakim Rp 300 juta, serta Ippin Mamonto sebesar Rp 300 juta.

    Tim kuasa hukum membantah bahwa duit-duit yang diterima Putu berhubungan dengan jabatannya di parlemen. Menurut Burhan, uang itu berhubungan dengan urusan perdata. "Pak Putu kan sebelum jadi anggota Dewan, dia pengusaha. Jadi, ia punya usaha, teman-temannya pengusaha. Usahanya enggak ada hubungannya dengan anggaran, enggak ada hubungannya sama APBN," ujar dia.

    Baca:
    Putri Sukarno Ini Tuding Jokowi Aktor Politik Demo 4/11
    Ahmad Dhani Dukung Demonstran 2 Desember Bawa Bambu Runcing
    Yahudi Minta Trump Tidak Data Muslim, Atau Ini yang Terjadi

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.