Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Roy Suryo: Pemecatan Ruhut Sitompul Tunggu Momen Tepat  

image-gnews
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memberikan keterangan terkait penonaktifan dirinya dari jabatan koordinator juru bicara Partai Demokrat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8). Setelah dinonaktifkan dari jubir partai, Ruhut ditugaskan menjadi Koordinator bidang Polhukam, sementara Koordinator juru bicara dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memberikan keterangan terkait penonaktifan dirinya dari jabatan koordinator juru bicara Partai Demokrat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8). Setelah dinonaktifkan dari jubir partai, Ruhut ditugaskan menjadi Koordinator bidang Polhukam, sementara Koordinator juru bicara dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan pemecatan Ruhut Sitompul dari keanggotaan partai tersebut tinggal menunggu saat yang tepat. Menurut dia, Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono pasti akan mengikuti rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

"Pak Ketum kan arif dan bijaksana. Tinggal menunggu momen yang pas," ucapnya saat dihubungi, Jumat, 28 Oktober 2016.

Roy berujar, baik Komisi Pengawas maupun Dewan Kehormatan Demokrat sama-sama merekomendasikan pemecatan Ruhut. Sebabnya, SBY diyakini akan menandatangani surat keputusannya.

Sidang Dewan Kehormatan Demokrat pada 24 Oktober 2016 telah memutuskan merekomendasikan pemecatan Ruhut.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Deny Kailimang menuturkan Ruhut dianggap melanggar kode etik yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta pakta integritas.

Salah satu penyebabnya adalah sikap Ruhut yang memilih mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Menurut dia, hal ini bertentangan dengan kebijakan-kebijakan partai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Deny mengatakan pihaknya telah menyerahkan surat pemecatan Ruhut kepada DPP Partai Demokrat. Pimpinan partai tinggal mengeksekusi saja.

Saat dimintai keterangan, Ruhut mengaku belum mendapat konfirmasi soal pemecatannya. Menurut dia, selama belum ada surat, dia masih kader Demokrat. "Ada enggak suratnya? Enggak ada, kan?" ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi Hukum DPR ini menuding pihak-pihak yang menyatakan dia sudah dipecat dari Demokrat sedang mencari ketenaran lewat media. "Itu cari beken, biar masuk media," tuturnya

AHMAD FAIZ


Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

10 Januari 2024

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di lokasi HUT ke-45 PDIP di JCC,  Senayan, Jakarta, 10 Januari 2018.  TEMPO/Subekti.
HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

HUT PDIP ke-51 pada 10 Januari 2024. Meskipun lahir pada 1973, tetapi keberadaan partai politik PDI Perjuangan bisa dirunut sejak 1927.


Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat


Pemilu 2024: Konflik Internal PKB, Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur

3 Juni 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberikan sambutan saat acara catatan akhir tahun 2011 dan Haul Gus Dur ke-2 di Jakarta, Kamis (29/12). ANTARA/Prasetyo Utomo
Pemilu 2024: Konflik Internal PKB, Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur

PKB mendapat nomor urut 1 dalam Pemilu 2024 nanti. Partai ini mengalami polemik berkepanjangan, antara Cak Imin dan keluarga Gus Dur.


Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

13 April 2023

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Agama tidak hanya hadir sebagai ritualitas pada individu, akan tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas


Politikus Senior Bicara Penyebab Elektabilitas PPP Anjlok: Konflik Internal hingga Dukungan ke Ahok

5 Januari 2023

Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani. Tempo/Tony Hartawan
Politikus Senior Bicara Penyebab Elektabilitas PPP Anjlok: Konflik Internal hingga Dukungan ke Ahok

Mantan Sekretaris Majelis PPP Ahmad Yani menanggapi soal elektabilitas partai berlambang Ka'bah itu yang anjlok dalam setiap survei.


Ditinggal Kader, Politikus PSI Bilang yang Antre Masuk Banyak

18 Desember 2022

Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadiri pengambilan nomor urut 17 partai politik peserta Pemilu 2024 di KPU Rabu, 14 Desember 2022. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor urut 15, Perindo nomor urut 16, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 17. TEMPO/Magang/Martin Yogi Pardamea
Ditinggal Kader, Politikus PSI Bilang yang Antre Masuk Banyak

Sigit menjelaskan PSI masih tetap berada di jalan perjuangan melawan korupsi dan juga politik identitas.


Kader Banyak Keluar, Kultur di PSI Disebut Sudah Tidak Sehat

18 Desember 2022

Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Tempo/Friski Riana
Kader Banyak Keluar, Kultur di PSI Disebut Sudah Tidak Sehat

Ujang mengatakan eksodus para kader senior PSI tersebut bisa berdampak serius kepada kontestasi pemilu 2024 mendatang.


Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

26 September 2022

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono memberikan keterangan pers kepada wartawan didampingi Ketua DPW DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Ahad, 25 September 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

Menurut Arwani, Mardiono dan Suharso membahas ihwal masa depan PPP, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024.


Suharso Monoarfa Disebut Telah Hubungi Plt Ketua Umum PPP Mardiono

13 September 2022

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.Fotografer: Sarono SantosoBiro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha PimpinanKementerian PPN/Bappenas
Suharso Monoarfa Disebut Telah Hubungi Plt Ketua Umum PPP Mardiono

Achmad mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan antara Suharso Monoarfa dan Mardiono. Menganggap membawa spirit yang baik.


Fraksi PPP Ganti Tamliha dari Kursi Pimpinan Komisi V DPR

13 September 2022

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyerahkan dokumen pengurus baru PPP ke Kemenkumham. Dok. PPP
Fraksi PPP Ganti Tamliha dari Kursi Pimpinan Komisi V DPR

Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menegaskan pencopotan Tamliha tidak berkaitan dengan konflik di internal partainya.