Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus Senior Bicara Penyebab Elektabilitas PPP Anjlok: Konflik Internal hingga Dukungan ke Ahok

image-gnews
Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani. Tempo/Tony Hartawan
Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani menanggapi soal elektabilitas partai berlambang Ka'bah itu yang anjlok dalam setiap survei. Padahal, kata Ahmad, PPP pernah menjadi partai pemenang pemilu di DKI Jakarta, namun kini hanya mendapatkan satu kursi saja di DPRD DKI Jakarta.

Menurut Yani, prinsip partai sejak dulu selalu mengedepankan hadis dan Al Quran dalam pembuatan kebijakan, hal ini membuat ceruk utama pemilih PPP merupakan umat muslim. Namun, Yani menganggap kepengurusan PPP saat ini seolah tidak lagi menggunakan cara tersebut.

"Lambat laun PPP kehilangan karakteristik, nasab dan mazhab. Oleh sebab itu suara PPP menurun drastis," ujar Yani dalam acara Refleksi Setengah Abad PPP di Jakarta Timur, Kamis, 5 Januari 2023. 

Salah satu peristiwa yang menjadi titik balik menurunnya pemilih PPP menurut Yani, saat Pilkada 2017 partai memilih untuk mendukung Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Padahal, saat itu Ahok sedang bermasalah karena melakukan penistaan agama. 

Dampak dari dukungan terhadap Ahok itu, menurut Yani, terlihat dari rendahnya pemilih PPP di Jakarta dan hanya membuat partai itu mendapatkan 1 kursi di DKI.

"Pemilu kemarin (2019) tinggal 19 kursi di DPR. Itu kalau dikonversi ke suara nggak sampai angka 4 persen atau nggak lolos parliamentary threshold," kata Yani. 

Disebut jarang datangi Pesantren

Salah satu kader PPP yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan, Husnan Bey Fanani juga mengkritik salah strategi pengurus partai saat ini yang membuat elektabilitas anjlok. Cucu pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) itu menyebut basis suara pemilih PPP berada di daerah, khususnya di pesantren. 

"Maka faktor pesantren dan manusia mukmin di daerah itu menjadi sumber (suara partai) di daerah. Tapi mereka hanya didatangi ketika mendekati pemilu," ujar Husnan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Husnan menyebut PPP pernah menjadi partai Islam terbesar di dunia dengan jumlah pemilih mencapai 38 juta. Tingginya jumlah pemilih itu lantaran partai tidak pilih-pilih dalam merangkul organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama hingga Masyumi. Namun, Husnan menyebut PPP seperti kehilangan identitasnya hingga ditinggal oleh pemilihmya. 

"Kita doakan tidak hilang itu PPP di 2024," kata Husnan. 

Sementara itu Wakil Majelis Pakar PPP, Anwar Sanusi menyebut turunnya elektabilitas partai bukan semata-mata karena partai pernah mendukung Ahok, tetapi juga karena konflik internal partai politik yang tidak diselesaikan melalui AD/ART yang telah disepakati. Ia mencontohkan hal itu terjadi pada saat perebutan kursi Ketua Umum PPP antara Romahurmuziy dan Djan Faridz. 

"Mahkamah Partai juga tidak independen dan memihak salah satu pihak," kata Anwar. 

Untuk menyelamatkan elektabilitas partai, Anwar yang juga pendiri Forum Ka'bah Membangun (FKM), mengusulkan agar PPP segera melakukan Muktamar Luar Biasa. Melaui Muktamar tersebut, Anwar menyebut kader partai bisa semakin kompak menghadapi Pemilu 2024. 

M JULNIS FIRMANSYAH 

Baca: FKM Desak PPP Gelar MLB untuk Kukuhkan Status Mardiono

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

3 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


PPP Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ada Peran Sandiaga Uno?

5 jam lalu

Ketua Bappilu PPP dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno memberi penjelasan tentang rencananya di masa tenang Pemilu 2024 saat ditemui di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PPP Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ada Peran Sandiaga Uno?

Sandiaga Uno mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran.


Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

6 jam lalu

Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Februari 2019. Ia bergabung menjadi anggota PDIP sejak 26 Januari 2019. Johannes P. Christo
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

7 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


Hakim MK Arsul Sani Boleh Tangani Sengketa Pileg PPP

9 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Sebelum terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani merupakan Calon Legislatif dari PPP Dapil Jawa Tengah II pada Pemilu 2024, Wakil Ketua MPR RI, dan pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan. TEMPO/Subekti.
Hakim MK Arsul Sani Boleh Tangani Sengketa Pileg PPP

Sebelum jadi hakim MK, Arsul Sani adalah politikus PPP.


NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan partainya siap berkoalisi kembali dengan PKS di Pilkada Serentak 2024.


PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

1 hari lalu

Ade Irfan Pulungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Maret 2018. Tempo/Syafiul Hadi
PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

PPP mengucapkan selamat atas penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden


Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.


Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

2 hari lalu

Kreator Konten, Galih Loss. Foto: Instagram.
Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.


Zulhas Ungkap Arahan Prabowo untuk Bahas Koalisi Lanjutan setelah Penetapan KPU

3 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan (kanan) menunggu waktu berbuka puasa dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo untuk Bahas Koalisi Lanjutan setelah Penetapan KPU

Partai NasDem dan PPP santer dirumorkan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di pemerintahan Prabowo-Gibran