Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Curigai Pemilihan Rektor, Begini Permainan Staf Menteri

image-gnews
(ki-ka) Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Dwia Ariestina Palubuhu,Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan,  Ketua MK RI Prof Dr Arief Hidayat bersama Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam acara Deklarasi Anti Korupsi di kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 24 Oktober 2016. Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman, membangun pentingnya konstitusi dan menjadikan wilayah Indonesia utamanya di lingkungan kampus menjadi basis utama dalam etika dan melawan korupsi. TEMPO/Iqbal Lubis
(ki-ka) Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Dwia Ariestina Palubuhu,Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Ketua MK RI Prof Dr Arief Hidayat bersama Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam acara Deklarasi Anti Korupsi di kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 24 Oktober 2016. Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman, membangun pentingnya konstitusi dan menjadikan wilayah Indonesia utamanya di lingkungan kampus menjadi basis utama dalam etika dan melawan korupsi. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengindikasikan pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak transparan. Dia meminta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir untuk membenahi pemilihan rektor. 

"Mohon maaf Pak Nasir, bukan kami menakut-nakuti, kami sudah mendengar adanya pengangkatan rektor yang kurang transparan," kata Agus saat memberi sambutan pada pembukaan seminar Anti Corruption Summit di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa, 25 Oktober 2016. Menteri Nasir hadir dalam acara tersebut.

Baca juga: KPK Incar Suap Pemilihan Rektor Universitas Negeri

Majalah Tempo edisi terbaru yang terbit Senin, 24 Oktober 2016 menurunkan laporan soal makelar pemilihan rektor. Ada dugaan orang dekat Menteri Nasir masuk jaringan makelar jabatan tersebut. Salah satunya di Universitas Negeri Jambi.

Ada tiga besar calon berlaga dalam pemilihan Rektor Universitas Jambi yang mulai berlangsung pada medio Agustus tahun lalu. Mereka adalah Aulia Tasman, yang merupakan rektor lama; M. Rusdi, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan Johni Najwan, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum.

"Karena ingin menang, kami mencari jalur untuk mendapatkan dukungan Menteri," kata Agus Setyonegoro, anggota tim sukses M. Rusdi, Rabu pekan lalu. Awal September 2015, Rusdi dan tim suksesnya menemui M. Fuadi Lutfi--asisten dari seorang staf khusus Menteri Nasir--di sebuah rumah makan Padang di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta.

Kepada Rusdi, Fuadi mengaku punya akses ke Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir. Dalam pertemuan itu, menurut seorang anggota tim sukses Rusdi, Fuadi menyatakan bisa membantu mendapatkan dukungan “Pak Menteri”. Pada akhir pertemuan, terlontar pula bahwa mahar untuk mendapat dukungan itu minimal 1-1,5 meter. "Memang ada permintaan seperti itu," ucap Agus, yang memahami kode "meter" sebagai pengganti kata "miliar".

Simak pula: Pemerintah Batalkan Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo

M. Fuadi Lutfi mengakui sempat bertemu dengan Rusdi di Sarinah. Namun, menurut Fuadi, sebelumnya ia tak tahu bahwa Rusdi menemuinya untuk urusan pencalonan sebagai rektor. Soal permintaan uang Rp 1,5 miliar, Fuadi membantah keras. "Itu fitnah dan sama sekali tidak benar," ujar Fuadi lewat surat elektronik, Jumat pekan lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seusai pertemuan di Sarinah, kepada tim suksesnya, Rusdi menyatakan tidak sreg dengan permintaan "mahar" itu. Tim sukses Rusdi pun mencari cara lain. Muncullah ide untuk menemui petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)—partai yang menyokong Nasir hingga masuk kabinet—di Jakarta.

Rusdi bertemu dengan petinggi PKB tersebut di Jakarta. Namun, setelah berbincang singkat, si petinggi mengarahkan agar Rusdi bertemu dengan seorang staf khusus Menteri Nasir. Rusdi bertemu dengan si staf khusus yang dimaksud hari itu juga. Tapi orang tersebut malah menyuruh mereka bertemu Fuadi untuk membahas teknis.

Saran untuk kembali bertemu dengan M. Fuadi Lutfi, menurut Agus, membuat Rusdi tak bersemangat. "Kalau akhirnya harus bayar, buat apa?" kata Agus menirukan ucapan Rusdi.

Baca juga: KPK: Pabrik Farmasi di Palembang Beri Rp 600 M ke Dokter

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Abdul Wahid Maktub mengatakan mungkin saja ada calon rektor yang berusaha masuk lewat PKB atau NU. "Namanya orang usaha ingin menang," kata Wahid, Selasa pekan lalu. Namun, menurut Wahid, pilihan Menteri atas calon rektor murni karena pertimbangan rasional dan obyektif. "Kadang-kadang ada masukan dari NU dan PKB, tapi tak selamanya diterima," ujarnya.

Menteri Nasir mengatakan sudah mendengar ada tuduhan miring atas dirinya. Namun dia membantah pernah menjanjikan dukungan kepada calon rektor tertentu melalui orang-orang dekatnya. "Ada yang mengatakan saya menerima uang. Silakan lapor ke polisi," ujar Nasir. (Siapa petinggi PKB dan staf khusus Menteri Nasir tersebut? Selengkapnya baca Majalah Tempo edisi pekan ini)

TIM MAJALAH TEMPO

Simak pula:
Antisipasi Banjir Pasteur, Ridwan Kamil Siapkan Tol Air
Pengacara Hotman Paris Dilaporkan ke Polisi, Kasus Apa?
Terduga Teroris Magetan, Tetangga: Tertutup tapi Tidak Aneh

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Taksir Tambang Emas Ilegal di NTB Beromzet Triliunan Rupiah

21 menit lalu

Foto udara salah satu tambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang ditertibkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 4 Oktober, 2024. Foto: Sheto Risky/Humas KPK
KPK Taksir Tambang Emas Ilegal di NTB Beromzet Triliunan Rupiah

KPK menaksir omzet tambang emas ilegal di NTB mencapai triliunan per bulan.


KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Rp 720 Miliar per Tahun di Lombok Barat

1 jam lalu

KPK mendampingi Dinas LHK NTB dan Balai Gakkum LHK Jabalnusra menertibkan tambang emas ilegal di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 4 Oktober 2024. Foto: FEBRIYAN/Tempo
KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Rp 720 Miliar per Tahun di Lombok Barat

KPK bersama Dinas LHK NTB dan Balai Gakkum LHK Jabalnusra menertibkan tambang emas ilegal beromset Rp 720 miliar per tahun di Lombok Barat.


GMNI Soroti 10 Calon Dewas KPK yang Lolos Wawancara dan Tes Kesehatan

1 jam lalu

Ilustrasi Gedung KPK
GMNI Soroti 10 Calon Dewas KPK yang Lolos Wawancara dan Tes Kesehatan

DPC GMNI Jakarta Selatan mempersoalkan 10 nama calon Dewas KPK yang lolos seleksi, salah satunya ada mertua Kiky Saputri.


Izin Perusahaan Air Bersih di Gili Trawangan Dicabut KKP, Ini Kata KPK

3 jam lalu

Perusahaan pengelola air bersih di Gili Meno, PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), disebut tetap menjalankan operasinya meski belum mengantongi izin, hingga Jumat, 30 Agustus 2024. Cr: Istimewa
Izin Perusahaan Air Bersih di Gili Trawangan Dicabut KKP, Ini Kata KPK

KPK mengapresiasi soal pencabutan izin lokasi perairan PT TCN di Gili Meno dan Gili Trawangan.


ICW Ungkap Banyak Anggota DPR yang Terlibat Korupsi Berlatar Belakang Pebisnis

3 jam lalu

Suasana pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
ICW Ungkap Banyak Anggota DPR yang Terlibat Korupsi Berlatar Belakang Pebisnis

ICW mengatakan, anggota DPR yang terafiliasi dengan swasta atau pebisnis memiliki korelasi kuat terhadap produk undang-undang yang dihasilkan.


Istana Ungkap Alasan Seleksi Capim KPK Tetap Diproses Era Jokowi

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terima nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Oktober 2024. Istimewa
Istana Ungkap Alasan Seleksi Capim KPK Tetap Diproses Era Jokowi

Istana menyebut Pansel KPK memang harus dibentuk oleh Presiden Jokowi agar memberikan waktu yang cukup.


KKP Cabut Izin Lokasi Perairan PT Tiara Cipta Nirwana di Gili Meno dan Gili Trawangan

4 jam lalu

Lokasi proyek pengeboran pipa bawah laut milik PT. Tiara Citra Nirwana di Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, 18 Agustus 2024. Proyek ini telah disegel oleh Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian KKP. TEMPO/Defara
KKP Cabut Izin Lokasi Perairan PT Tiara Cipta Nirwana di Gili Meno dan Gili Trawangan

KKP mencabut izin PT Tiara Cipta Nirwana karena melanggar administrasi dengan melakukan kegiatan di laut tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan.


KPK Beberkan Kontruksi Perkara Dugaan Korupsi APD di Kementerian Kesehatan

6 jam lalu

Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana (kanan) memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 mencapai Rp3,03 triliun di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2020-2022, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Beberkan Kontruksi Perkara Dugaan Korupsi APD di Kementerian Kesehatan

KPK telah menahan dua tersangka, yakni PPK Puskris Kemenkes Budi Sylvana dan Dirut PT EKI Satrio Wibowo.


KPK Gelar Rapat Koordinasi Soal Tata Kelola Pertambangan dengan Pemprov NTB

15 jam lalu

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, saat ditemui wartawan usai rapat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis, 3 Oktober 2024. Foto: Humas KPK.
KPK Gelar Rapat Koordinasi Soal Tata Kelola Pertambangan dengan Pemprov NTB

KPK menggelar rapat koordinasi soal perbaikan tata kelola pertambangan dengan Pemprov NTB selama dua hari.


ICW Minta Audiensi dengan Komisi III DPR Bahas Rekam Jejak Capim KPK

16 jam lalu

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana dan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti (kiri) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan pengaduan ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi kontrak pembelian 12 jet tempur Dassault Mirage 2000-5 bekas senilai USD792 juta atau Rp.12,4 triliun oleh Kementerian Pertahanan RI dari Angkatan Udara Qatar, yang telah dibatalkan. TEMPO/Imam Sukamto
ICW Minta Audiensi dengan Komisi III DPR Bahas Rekam Jejak Capim KPK

Tujuan audiensi dengan legislator Senayan itu untuk memberikan masukan tentang rekam jejak daftar calon komisioner dan Dewan Pengawas KPK.