Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontroversi Surat Al-Maidah 51, MUI: Serahkan ke Proses Hukum

image-gnews
Ketua MUI Dr. KH Maruf Amin, dan Sekretaris MUI, Asrorum Niam, saat konpers tentang Gafatar di Kantor MUI, Jakarta, 3 Februari 2016. TEMPO/Amston Probel
Ketua MUI Dr. KH Maruf Amin, dan Sekretaris MUI, Asrorum Niam, saat konpers tentang Gafatar di Kantor MUI, Jakarta, 3 Februari 2016. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Maruf Amin meminta umat muslim tidak membuat kegaduhan atau kekerasan atas ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu mengenai Surah Al-Maidah ayat 51 dalam kitab suci Al-Quran. Sebab, kata Maruf, hal itu justru akan memperkeruh suasana di masyarakat.

"Harapan kami, masyarakat tetap tenang dalam mengeluarkan pendapat dan aspirasi sementara polisi melakukan proses hukum atas masalah ini," kata Maruf ketika memberikan keterangan pers di kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Oktober 2016.

Sebagaimana diketahui, Ahok menjadi sorotan karena meminta warga Kepulauan Seribu agar tidak mau dibohongi oleh orang-orang yang menggunakan Surah Al-Maidah ayat 51. Surah itu berisi mengenai larangan bagi umat muslim memilih pemimpin non-muslim.

Pernyataan Ahok tersebut menuai sorotan para ulama dan organisasi keagamaan. MUI lantas mengeluarkan sikap resmi terkait dengan pernyataan Ahok yang kontroversial tersebut. Pada Selasa, 11 Oktober lalu, MUI mengeluarkan surat pernyataan bahwa Ahok yang menyebut Surah Al-Maidah ayat 51 sebagai kebohongan adalah tindakan haram dan penistaan agama. Keputusan MUI berlanjut dengan dilaporkannya Ahok ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama.

Ahok sudah meminta maaf terkait dengan pernyataan tersebut. Ia mengatakan dia tidak bermaksud menistakan agama ataupun menyinggung pihak tertentu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Maruf melanjutkan, masyarakat tidak perlu lagi merespons keras pernyataan Ahok karena MUI juga sudah tidak mengurus hal tersebut. Ia mengatakan MUI sudah bertukar pikiran dengan kepolisian serta Kementerian Agama dan disarankan untuk tidak berbuat apa-apa lagi.

Kalaupun pada akhirnya masyarakat tetap berkeras ingin mengerahkan massa, Maruf berharap masyarakat berkoordinasi dengan MUI dan kepolisian terlebih dulu. Hal itu untuk memastikan pengerahan massa tidak berujung pada masalah berkepanjangan.

"Kalau menurut saya, cukup berhenti di proses hukum saja," kata Maruf.

ISTMAN M.P.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

1 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kerja sama kabinet di bawah Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 berjalan dengan bagus.


Wapres Maruf Amin Berikan Paritrana Award, Harapkan Angka Universal Coverage Jamsostek Terus Meningkat

2 hari lalu

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin saat memberi sambutan dalam acara Penganugerahan Paritrana Award 2024 di Plaza BPJAMSOSTEK, Kuningan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024. Dok. Info
Wapres Maruf Amin Berikan Paritrana Award, Harapkan Angka Universal Coverage Jamsostek Terus Meningkat

Memasuki tahun ke-7 penyelenggaraan Paritrana Award, capaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan terus mengalami peningkatan.


Jokowi-Ma'ruf Amin akan Gelar Sidang Kabinet Terakhir di IKN Besok

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin saat memimpin sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. memberikan enam pesan atau peringatan kepada para menteri atau pejabat setingkat menteri. TEMPO/Subekti.
Jokowi-Ma'ruf Amin akan Gelar Sidang Kabinet Terakhir di IKN Besok

Jokowi, Ma'ruf Amin, menteri serta kepala lembaga negara diagendakan hadir pada Sidang Kabinet terakhir di IKN.


Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pasar Encik Puan Perak Tanjung Pinang

4 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmikan Pasar Baru Tanjungpinang (Encik Puan Perak). Foto Humas Pemprov Kepri
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pasar Encik Puan Perak Tanjung Pinang

Wapres Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan pasar serta infrastruktur jalan yang baik untuk mendukung perekonomian lokal.


Transportasi Publik Perlu Perhitungkan Dampak Lingkungan

7 hari lalu

Pesepeda ber-atribut lengkap melewati lajur sepeda yang berada di jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Barat, Ahad, 9 Oktober 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap pembangunan lajur sepeda ini mendorong masyarakat untuk memakai transportasi ramah lingkungan. TEMPO/Muhammad Ilham
Transportasi Publik Perlu Perhitungkan Dampak Lingkungan

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pentingnya perencanaan transportasi melihat dampak lingkungan


DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

7 hari lalu

Politisi PKB yang juga Anggota DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

PKB menyatakan susunan kepengurusan periode 2024-2049 yang beredar di publik belum final.


Trenggalek Serius Tangani Stunting,Wakil Presiden Beri Insentif Fiskal untuk Bupati

9 hari lalu

Penghargaan insentif fiskaldari Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin untuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Dok. Pemkab Trenggalek
Trenggalek Serius Tangani Stunting,Wakil Presiden Beri Insentif Fiskal untuk Bupati

Bupati Trenggalek M. Nur Arifin mendapat insentif fiskal lebih dari Rp 5 miliar dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena penanganan stunting melibatkan semua komponen di masyarakat.


Ma'ruf Amin Sebut Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Berkembang Pesat

11 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ma'ruf Amin Sebut Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Berkembang Pesat

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat.


Pengamat Sebut Polemik PKB Bisa Diselesaikan di Mahkamah Partai

12 hari lalu

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy (kiri) menunjukkan surat permohonan penolakan pengesahan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Bali saat mendatangi Kantor Kemenkumham, di Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2024. Kedatangan Lukman dalam rangka menyerahkan surat keberatan atas hasil Muktamar VI PKB yang berlangsung di Bali 24-25 Agustus 2024. Mantan Sekjen PKB itu mengatakan perlu pembenahan di PKB sesuai dengan pendirian PKB. Tempo/Ilham Balindra
Pengamat Sebut Polemik PKB Bisa Diselesaikan di Mahkamah Partai

Pengamat merespons soal polemik muktamar tandingan PKB.


Kata Elite PKB soal Ma'ruf Amin Datangi Kantor DPP di Tengah Isu Muktamar Tandingan

14 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kedua kiri) disaksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto (kanan), dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hassanudin Wahid (kiri) di sela pembukaan Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu 24 Agustus 2024. Muktamar tersebut mengusung tema PKB Solusi Bangsa yang berlangsung pada 24-25 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Kata Elite PKB soal Ma'ruf Amin Datangi Kantor DPP di Tengah Isu Muktamar Tandingan

Sekelompok orang yang mengatasnamakan Fungsionaris DPP PKB akan menggelar Muktamar PKB tandingan yang akan digelar di Jakarta pada 2-3 September.