Berantas Pungli, Polri Siap Gandeng KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) saat memimpin Rapim TNI - POLRI di Gedung PTIK Polri, Jakarta, 29 Januari 2016. Dalam rapim tersebut, Dalam arahannya, Jokowi menyinggung berbagai hambatan dalam program prioritas pembangunan, seperti pembebasan lahan hingga pungutan liar atau pungli. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) saat memimpin Rapim TNI - POLRI di Gedung PTIK Polri, Jakarta, 29 Januari 2016. Dalam rapim tersebut, Dalam arahannya, Jokowi menyinggung berbagai hambatan dalam program prioritas pembangunan, seperti pembebasan lahan hingga pungutan liar atau pungli. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    TEMPO.COJakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian mengatakan, dalam penanganan kasus korupsi, Polri selalu menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kami melakukan koordinasi, KPK pun bisa memberikan supervisi kepada kami," kata Tito di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016.

    Tito menuturkan polisi juga akan bekerja sama dengan KPK dalam pemberantasan pungutan liar atau pungli. Sebelumnya, tim Polda Metro Jaya dan Markas Besar Polri menangkap tangan pegawai dan pengusaha di Kementerian Perhubungan, Selasa sore, 11 Oktober 2016. Mereka diduga bertransaksi pungli untuk mengurus identitas bagi pelaut baru di Indonesia.

    "Kalau memang ada operasi (pungli) yang kami anggap bisa bekerja sama dengan KPK, kami akan bekerja sama," ujar Tito. Kerja sama dengan KPK itu, ujar dia, akan dilakukan jika kasus pungli tersebut berjumlah besar. "Kami sangat welcome."

    Tito berujar operasi pemberantasan pungli menyasar pelayanan publik, seperti proses perizinan serta pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Begitu pula pengurusan sertifikat, pengurusan jenazah di kuburan, dan kartu tanda penduduk. "Apa pun yang berhubungan dengan pelayanan publik," ucapnya.

    Tito menyampaikan harapan dari Presiden Joko Widodo, yakni dalam reformasi hukum, pelayanan publik bersih dari pungli. "Kalau mungkin enggak bisa bersih nol, paling tidak bersih semaksimal mungkin. Polri tentu akan mendukung 100 persen dan melakukan operasi," tuturnya.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.