Hasto PDIP Minta Calon Wali Kota Yogyakarta Tiru Risma  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, mengantar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, jalan-jalan di Taman Harmoni Surabaya, 1 Mei 2016. Ikut menemani, Wakil Gubernur DKI Djarot Saeful Hidayat dan pengurus DPP PDIP. TEMPO/Widiarsi Agustina

    Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, mengantar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, jalan-jalan di Taman Harmoni Surabaya, 1 Mei 2016. Ikut menemani, Wakil Gubernur DKI Djarot Saeful Hidayat dan pengurus DPP PDIP. TEMPO/Widiarsi Agustina

    TEMPO.COYogyakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta bakal calon Wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono, yang maju bersama wakilnya, Achmad Fadli, untuk meniru kepala daerah berprestasi yang diusung partai itu.

    Menurut dia, Imam Priyono telah mengikuti sekolah kepala daerah dengan materi tata kelola pemerintahan. Sekolah kepala daerah itu, kata Hasto, menjadi semacam cetak biru untuk calon-calon dalam pemilihan kepala daerah yang diusung partai tersebut. Pengajar tetap sekolah itu adalah Tri Rismaharini. Dari situ, mereka bisa belajar tentang ketegasan pemimpin. Jakarta, misalnya, punya pemimpin tegas seperti Ahok.

    Hasto mendorong Imam dan wakilnya belajar dari kesuksesan Tri Rismaharini memimpin Surabaya. “Prinsip-prinsip Kota Surabaya bisa diterapkan,” kata Hasto di sela rapat kerja cabang khusus pemenangan pilkada Kota Yogyakarta di Gedung Wanitatama, Kota Yogyakarta, Ahad, 2 Oktober 2016.

    Menjawab pertanyaan ihwal Imam yang prestasinya tidak semoncer calon kepala daerah lainnya, misalnya Hasto Wardoyo di Kabupaten Kulon Progo dan Ahok di Jakarta, Hasto mengatakan Imam bisa belajar dari kesuksesan mereka. Menurut dia, Hasto Wardoyo—yang berlatar belakang sebagai dokter—dulu juga kerap dipertanyakan kemampuannya untuk menjadi bupati memimpin Kulon Progo.

    Imam, kata Hasto Kristiyanto, punya persiapan yang lebih panjang pada pilkada kali ini. Ia meminta Imam dan pasangannya melakukan kerja-kerja konkret dan menyatu dengan rakyat.

    SHINTA MAHARANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.