Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Hamid Awaluddin membantah keterangan yang menyatakan dirinya sebagai penentu harga segel surat suara pada pemilihan Presiden putaran satu dan dua. "Saya tidak pernah memimpin rapat soal penentuan harga segel," kata dia tegas saat memberikan kesaksian dalam sidang perkara korupsi KPU di pengadilan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Daan Dimara, Selasa (25/7). Kesaksian Hamid ini bertolak belakang dengan keterangan lima saksi sebelumnya, yakni Untung Sastrawijaya (Direktur PT Royal Standar), Zainal Asikin dan Aryoko (staf PT Royal Standar), Bakrie Asnuri (Sekretaris Panitia Pengadaan Segel Surat Suara), dan Boradi (Anggota Panitia Pengadaan Segel Surat Suara). Hamid menerangkan, dirinya memang pernah memanggil Daan di ruang Ketua KPU Nazarudin Sjamsuddin pada 14 Juni 2003. Namun, pertemuan itu untuk mengingatkan Daan agar mempercepat proses pengadaan kertas segel. Sebab lancar tidaknya tugas Daan akan mempengaruhi tugasnya sebagai ketua pengadaan surat suara. "Itu konteksnya," jelas Hamid. Ketika pesan itu disampaikan, Hamid mengaku, tidak paham mana yang lebih dulu berjalan, pembentukan panitia ataukah pengadaan segel surat suara. Ia berkeyakinan ketika itu panitia telah terbentuk dan diketuai oleh Daan. "Saya berasumsi karena Daan sudah berpengalaman menangani tugas yang sama pada pemilu legislatif," ujar Hamid. Selain itu, Hamid juga membantah, adanya negosiasi harga segel antara dirinya dengan Untung. Meski mengaku sering bertemu dengan Untung, hamid menerangkan pertemuan itu tidak berkaitan sedikitpun dengan penentuan harga segel. Riky Ferdianto
Iklan
