PDIP Umumkan Calon Gubernur DKI Jakarta Pukul 20.00

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat menerima Roti Buaya dari Relawan Ahok-Djarot di Balaikota DKI Jakarta, 29 Agustus 2016. TEMPO/Subekti

    Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat menerima Roti Buaya dari Relawan Ahok-Djarot di Balaikota DKI Jakarta, 29 Agustus 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar rapat pleno untuk finalisasi keputusan pencalonan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan keputusan bakal diumumkan pukul 20.00, Selasa, 20 September 2016.

    Rapat pleno, kata dia, digelar di Rumah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta. "Setelah itu rencananya pukul 20.00, DPP PDIP akan umumkan seluruh pasangan calon kepala daerah, termasuk DKI Jakarta," kata Basarah di kantor DPP PDIP.

    Basarah mengatakan keputusan ini mencakup 101 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Ada calon kepala daerah untuk 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota. Dia menjelaskan keputusan itu didapatkan melalui penjaringan yang dilakukan di tingkat daerah.

    Rencananya, kata Djarot Saiful Hidayat, PDIP telah memutuskan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum dilakukan pada 21 September 2016, pukul 13.00, seusai salat zuhur. Ketua DPP Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP PDIP ini mengatakan Jakarta menjadi salah satu kawasan skala prioritas bagi PDIP di tingkat pusat sehingga akan mengadakan rapat khusus hari ini.

    ARKHELAUS


    Baca:
    PDIP Bakal Umumkan Calon DKI-1, Warga Surabaya Deg-degan
    Putin Segera Hidupkan Kembali KGB, Ini Peran dan Targetnya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.