Demokrat Belum Tentukan Juru Bicara Pengganti Ruhut Sitompul

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memberikan keterangan terkait penonaktifan dirinya dari jabatan koordinator juru bicara Partai Demokrat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 22 Agustus 2016. ANTARA

    Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memberikan keterangan terkait penonaktifan dirinya dari jabatan koordinator juru bicara Partai Demokrat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 22 Agustus 2016. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan hingga kini partainya belum menentukan juru bicara yang baru untuk menggantikan Ruhut Sitompul. Saat ini, menurut dia, masih dibicarakan di internal partai.

    "Pengganti jubir masih kami pikirkan," ujar Syarief di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Sabtu, 27 Agustus 2016.

    Sebelumnya, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menyampaikan alasan Ruhut dicopot dari jabatannya sebagai koordinator juru bicara Partai Demokrat. "Saudara Ruhut telah beberapa kali menerima peringatan," kata Imelda pekan lalu.

    Baca: Ruhut Sitompul Dicopot, SBY Minta Demokrat Tak Masuk Angin

    Menurut Imelda, sanksi itu diberikan sebagai bagian dari mekanisme internal terhadap kader yang melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan garis partai. Jadi, kata dia, bukan ujug-ujug ambil keputusan.

    Setelah pencopotan Ruhut, untuk sementara jabatan juru bicara partai dipegang langsung oleh Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.

    ABDUL AZIS

    Baca Juga:
    Terseret Kasus Korupsi Lippo, Ini Kata Nusron Wahid  
    DPR: Kenaikan Harga Rokok Akan Cekik Petani Tembakau

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.