Anggaran Tiap Anggota DPD Rp 2,5 M Per Tahun, untuk Apa?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman (tengah) didampingi Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad (kiri) dan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas (kanan) menerima laporan dari Komite DPD pada Rapat Paripurna Ke-13 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 22 Juli 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman (tengah) didampingi Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad (kiri) dan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas (kanan) menerima laporan dari Komite DPD pada Rapat Paripurna Ke-13 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 22 Juli 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Benny Ramdhani membeberkan pengeluaran lembaganya. Menurut dia, jumlah anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kinerja.

    Menurut Benny, setiap anggota DPD menghabiskan Rp 2,5 miliar per tahun. Penggunaan uang itu di antaranya untuk masa reses, rapat, sosialisasi empat pilar kebangsaan, dan kunjungan ke daerah. Bahkan ada fasilitas dua kali pergi ke luar negeri setiap tahun.

    Namun ia mengaku kinerja anggota lembaganya tidak terlihat. Faktor penyebab utama, kata dia, kewenangan yang terbatas. "Rakyat telah sia-sia membayar DPD," kata dia di Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016.

    Benny merasa seperti menikmati uang haram. Sebab, gaji yang diterimanya dari rakyat belum bisa mewakili kepentingan rakyat dari daerah. Ia pun mendesak Dewan Perwakilan Rakyat agar mau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 supaya kewenangan DPD bisa lebih vokal.

    Benny mengistilahkan DPD seperti belum jelas jenis kelaminnya. Dia membandingkan DPD dengan DPR. Menurut dia, DPR memiliki kekuasaan dan kewenangan yang jelas, seperti pemerintah yang merupakan lembaga eksekutif. Apabila DPR diibaratkan sebagai laki-laki, dan eksekutif sebagai perempuan, DPD masih belum ada kejelasan. “DPD ini patut dipertanyakan jenis kelaminnya.”

    DANANG FIRMANTO

    Baca Juga:
    Bos Sedayu Group Aguan Minta KPK Cabut Pencekalannya
    Kasus Nur Alam, KPK Cegah Direktur PT Billy Indonesia
    Bukti Tak Kuat, Bagir Manan: Hakim Wajib Bebaskan Jessica  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.