Jokowi Minta Sertifikasi Tanah Dilakukan Besar-besaran  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan untuk mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Dalam reshuffle jilid II ini, Jokowi memberhentikan 9 menteri. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan untuk mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Dalam reshuffle jilid II ini, Jokowi memberhentikan 9 menteri. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo meminta Badan Pertanahan Nasional melakukan sertifikasi tanah secara besar-besaran. Langkah ini bertujuan menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah, terutama di pedesaan.

    "Saya sudah memberikan target pada Menteri BPN agar pensertifikatan tanah dilakukan dalam jumlah besar-besaran," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang reforma agraria, Rabu, 24 Agustus 2016, di Istana Negara, Jakarta. 

    Rapat pembahasan reforma agraria itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. 

    Jokowi mengakui waktu dan biaya yang diperlukan dalam sertifikasi tanah cukup besar. Namun dia meyakini, jika melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sertifikasi bisa dipercepat. 

    "Fokus saja pada satu, dua, tiga provinsi, tapi setiap tahun kita tambah-tambah-tambah, sehingga paling tidak kalau bisa pensertifikatan 5 juta sertifikat per tahun. Itu sudah suatu lompatan yang sangat besar," kata Jokowi.

    Persoalan lain dalam sertifikasi tanah, kata Jokowi, adalah kurangnya juru ukur. Karena itu, dia meminta Menteri Agraria/Kepala BPN mencari terobosan sehingga pekerjaan di lapangan bisa diselesaikan dengan baik.

    Menurut Jokowi, sertifikasi ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah akses rakyat terhadap tanah dan penguasaan tanah di pedesaan yang masih ada hingga saat ini. Sebagian besar petani di desa, kata Jokowi, adalah buruh tani yang tidak punya lahan dan petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare per orang. "Dua kategori petani ini mempunyai tingkat pendapatan yang sangat rendah," kata Jokowi.

    Jokowi melanjutkan, tingkat pendapatan yang rendah membuat buruh tani dan petani gurem sangat rentan terhadap kenaikan harga bahan pangan. Selain itu, pendapatan rendah mendorong peningkatan urbanisasi. 

    "Saya berharap reforma agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan," ujarnya.

    Laporan survei terbaru Badan Pusat Statistik, kata Jokowi, menunjukkan kemiskinan di pedesaan perlu mendapat perhatian. "Untuk itu, kami akan berkonsentrasi mengatasi kemiskinan di pedesaan dengan menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan." 

    Selain memberi petani akses terhadap tanah, dia mengatakan, pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur di pedesaan, optimalisasi dana desa untuk sektor-sektor produktif, dan memperluas akses permodalan melalui kredit usaha rakyat.

    AMIRULLAH

    Baca Juga:
    Mengapa Pemakaman Istri Tukul Dipenuhi Sopir Ojek Online?  
    Ahok: Jadi Pejabat Jangan Saklek Nekan-nekan Aturan  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.