Peredaran Vaksin Palsu, Diduga Akibat Stok Langka  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkes dr Nila Djuwita F Moeloek usai bertemu Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Anang Iskandar, di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, 5 Febuari 2016. Kasus ini bermula dari laporan kasus penjualan ginjal di Bandung. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Menkes dr Nila Djuwita F Moeloek usai bertemu Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Anang Iskandar, di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, 5 Febuari 2016. Kasus ini bermula dari laporan kasus penjualan ginjal di Bandung. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aman Bhakti Pulungan, menilai kasus peredaran vaksin palsu adalah akibat dari adanya kelangkaan pasokan vaksin di masyarakat. "Kekosongan vaksin di pasar ini karena salah satu produsen menghentikan produksi,” kata Aman dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jumat, 24 Juni 2016.

    Ada lima vaksin yang dipalsukan, yaitu Tubercullin, Pediacel, Tripacel, Harfix, dan Biosef. Kasus ini ditemukan di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik Badan Pengawas Obat dan Makanan, Togi Junice Hutadjulu, mengatakan pihaknya masih menguji kelima sampel tersebut.

    Togi menambahkan, BPOM melakukan penelusuran dan penindakan secara langsung di seluruh sarana kesehatan. “Kami terus lakukan pengawasan, bukan hanya vaksin, tapi juga obat-obatan melalui operasi-operasi yang dilakukan,” kata Togi.

    Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menentang dan tidak menoleransi peredaran vaksin palsu belakangan ini. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk mengusut kasus ini. “Ini membahayakan kesehatan,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jumat, 24 Juni 2016.

    Nila mengatakan vaksin palsu yang sudah diteliti mengandung cairan infus dan antibiotin gentamisin. Dampak pemberian cairan itu tidak terlalu membahayakan. Yang lebih dikhawatirkan adalah proses pembuatannya yang diduga tidak steril. "Jika tidak steril, dapat mengakibatkan infeksi,” kata Nila.

    Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan Kementerian Kesehatan sudah membuat edaran ke seluruh rumah sakit agar menggunakan vaksin yang benar. “Jika ditemukan (vaksin palsu), akan dilakukan tindakan hukum,” kata Linda.

    Menurut Linda, pembelian mayoritas vaksin menggunakan cara yang resmi adalah lewat produsen dan distributor yang resmi. Kejadian pemalsuan vaksin itu diduga dilakukan oleh pihak minoritas. "Kami mengimbau pengadaan vaksin seyogianya diambil dari produsen dan distributor resmi,” katanya.

    CHITRA PARAMAESTI | MITRA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.