TEMPO.CO, Semarang - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah hingga kini masih dihinggapi persoalan dana pengawasan. Meski tahapan pilkada sebentar lagi akan dimulai tapi rata-rata panitia pengawas pilkada atau panwaslu di wilayah tersebut masih kekurangan dana.
Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah Juhanah menyatakan dari tujuh daerah yang menggelar pilkada 2017, baru Kabupaten Brebes yang anggarannya terbilang sudah maksimal sesuai yang dibutuhkan.
“Sedangkan enam kabupaten/kota lainnya masih di bawah standar yang telah diajukan,” kata Juhanah kepada Tempo, Jumat, 3 Juni 2016.
Di Brebes, Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah mengajukan dana pengawasan Rp 11,117 miliar. Pemerintah Kabupaten Brebes mengabulkan Rp 11,078 miliar.
Sedangkan di Jepara, dari Rp 9 miliar yang diajukan ke bupati, hanya diberi Rp 4,2 miliar. Di Batang, dari yang diajukan Rp 8,8 miliar hanya disetujui Rp 4,3 miliar, Pati mengajukan Rp 12,3 miliar hanya diberi Rp 6,6 miliar, dan Cilacap mengajukan Rp 12,7 miliar tapi hanya diberi Rp 7,1 miliar.
Adapun di dua daerah lain hingga kini anggaran untuk panwaslu belum final karena masih dibahas. Kota Salatiga mengajukan anggaran Rp 3 miliar tapi baru tersedia Rp 1 miliar. Panwaslu Kota Salatiga sudah mengajukan tambahan Rp 1,1 miliar tapi masih dalam tahap pembahasan. Di Banjarnegara, panwaslu setempat mengajukan Rp 10,2 miliar tapi baru tersedia Rp 2 miliar.
Panwaslu Banjarnegara sudah mengajukan tambahan Rp 2,6 miliar tapi masih dalam pembahasan. Dana pengawasan tersebut yang menganggarkan adalah bupati/wali kota di masing-masing tujuh kabupaten/kota melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah murni dan APBD Perubahan 2016.
Ketua Bawaslu Jawa Tengah Abhan Misbah menyatakan anggaran yang disediakan dari APBD kecil karena dulu perencanaannya tidak mempertimbangkan adanya honor pengawas tempat pemungutan suara (TPS). “Sementara pilkada 2017 mendatang harus ada pengawas TPS,” kata Abhan.
Bawaslu Jawa Tengah masih berupaya agar anggaran pengawasan pilkada di tujuh daerahnya bisa ditambah. “Tidak mesti harus banyak tapi yang proporsional untuk menunjang kesuksesan pilkada,” kata Abhan.
Anggota Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Jepara, Muhammad Olies, mengakui mengajukan anggaran Rp 9,1 miliar. Anggaran itu kemudian dirasionalisasi menjadi Rp 7,6 miliar. Setelah dibahas Pemerintah Kabupaten Jepara, akhirnya hanya dialokasikan anggaran Rp 4,1 miliar. Belakangan Pemerintah Jepara memberikan tambahan Rp 100 juta sehingga menjadi Rp 4,2 miliar. Namun, Olies menyebut saat ini proses penganggaran pengawasan belum final. “Masih ada proses negosiasi lagi. Kami berharap anggaran pengawasan bisa ditambah,” katanya.
ROFIUDDIN
