Siapa Saja yang Bisa Dikebiri Menurut Perpu Perlindungan Anak?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kebiri. shutterstock.com

    Ilustrasi kebiri. shutterstock.com

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 206 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Perlindungan Anak, Rabu, 25 Mei 2016. Salah satu isi perpu tersebut mengatur hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Lalu, siapa yang bisa dikebiri?

    "Hal-hal berkaitan itu akan diatur Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Secara detail, saya belum tahu," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kamis, 26 Mei 2016.

    Namun, apabila mengacu pada salinan perpu yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo, mereka yang akan dikebiri itu sudah disebut pada Pasal 81 Perpu UU Perlindungan Anak. Tepatnya, pada Pasal 81 ayat 3-7.

    Pasal 81 ayat 7 secara teknis mengatur bahwa mereka yang akan dihukum kebiri adalah mereka yang disinggung pada Pasal 81 ayat 3, 4, dan 5. Adapun mereka adalah pendidik anak, pengasuh anak, aparat perlindungan anak, anggota keluarga, dan masyarakat sipil yang melakukan pelecehan seksual secara bersama-sama atau gang rape

    Nah, mereka yang telah disebut itu tak serta-merta langsung dikebiri begitu ketahuan melakukan kejahatan seksual. Ada “syarat” khusus yang harus dipenuhi. Pertama, mereka sudah melakukan kejahatan seksual pada anak secara berulang sebagaimana diatur pada ayat 4. Kedua, pelaku menyebabkan korban terluka berat, sakit jiwa, terkena penyakit menular, terganggu alat reproduksinya, atau meninggal, sebagaimana diatur ayat 5.

    Jika syarat-syarat itu terpenuhi, barulah pelaku yang terdiri atas tenaga pendidik, anggota keluarga, dan lain-lain tersebut boleh dikebiri. "Terhadap pelaku, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5, dapat dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik," sebagaimana dikutip dari perpu yang sudah disahkan Presiden Jokowi kemarin.

    Bagaimana para pelaku itu akan dieksekusi nantinya belum dibahas dengan jelas pada perpu. Pramono mengatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut oleh menteri-menteri terkait. "Yang pasti bukan saya," ujar Pramono.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.