Kalla Bicara Razia Buku yang Dituding Sebarkan Komunisme

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada acara Peresmian Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, 11 Mei 2016. Musrenbangnas bertujuan memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada acara Peresmian Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, 11 Mei 2016. Musrenbangnas bertujuan memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Menjelang peringatan 18 tahun reformasi pada 21 Mei 1998 malah terjadi razia buku di sejumlah tempat dan larangan menggelar diskusi yang dituduhkan berbau komunisme. Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan tanggapan ketika ditanya soal ancaman kebebasan berekspresi saat ini.

    Kalla menegaskan, reformasi tidak berarti semua orang bebas melakukan dan bicara apa saja. Ia meminta masyarakat melakukan sesuatu berdasarkan hukum dan aturan. “Saat ini Anda boleh tulis apa saja selama tidak menghasut. Apakah Anda saat ini tidak bebas menulis di koran?” kata Kalla setelah membuka acara Temu Jaringan Saudagar Muhammadiyah di Hotel Sahid Rich, Yogyakarta, Sabtu, 14 Mei 2016.

    Kalla menjawab pertanyaan ihwal razia buku-buku yang dituduhkan menyebarkan ide-ide komunisme. Dia menuturkan belum tahu buku-buku apa saja yang dirazia aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia beberapa hari terakhir.

    Ia mengaku tak tahu isi buku itu dan akan mempelajarinya. Kalla berujar, razia buku itu tergantung isinya. “Tergantung bukunya. Kalau buku menghasut, di semua negara tidak boleh,” ucapnya. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VIII/2010 yang membatalkan PNPS Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pelarangan Buku karena inkonstitusional dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

    Kalla mengatakan belum bicara dengan Presiden Joko Widodo ihwal pembubaran banyak acara diskusi ilmiah serta razia buku-buku, atribut, dan kaus yang dituduh bermuatan komunisme. Misalnya, di Ternate, Maluku Utara, tentara menangkap aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) karena menyimpan kaus dan buku yang dituding berisi paham komunisme.

    Ketika ditanya ihwal sikap pemerintah soal ancaman kebebasan berpendapat itu, dia menegaskan, pemerintah belum bersikap. “Kami belum bicara. Enggak ada, sesuai dengan hukum saja,” ujarnya.

    Sebelumnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 13 Mei 2016, Kalla menuturkan tidak yakin komunisme berkembang kembali di Indonesia. Ia menganggap komunisme terbukti gagal. Bahkan, ucap dia, komunisme sudah tidak ada lagi di negara-negara besar yang pernah menerapkan ideologi itu.

    SHINTA MAHARANI 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.