Cegah Kebangkitan PKI, Istana: Aparat Jangan Kebablasan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Presiden Johan Budi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. Johan Budi yang juga mantan Pimpinan KPK tersebut mulai bertugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi usai dilantik Presiden Joko Widodo Selasa (12/1). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    Juru Bicara Presiden Johan Budi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. Johan Budi yang juga mantan Pimpinan KPK tersebut mulai bertugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi usai dilantik Presiden Joko Widodo Selasa (12/1). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi S.P., mengatakan kebebasan berpendapat harus menjadi perhatian dalam upaya pelarangan penyebaran paham komunisme. Menurut dia, Presiden Joko Widodo meminta agar aparat keamanan tidak bertindak berlebihan dalam menegakkan isi dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 26 Tahun 1966 Tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

    "Aparat yang dianggap kebablasan justru harus dihentikan," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 Mei 2016.

    Selasa lalu, Presiden Jokowi menginstruksikan agar mencegah upaya yang mengarah kepada kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Instruksi itu disampaikan kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso juga menerima instruksi serupa.

    Johan menjelaskan, latar belakang munculnya arahan Presiden Jokowi mengenai isu komunisme berawal dari pengaduan tokoh masyarakat dan agama. Dalam pengaduannya, mereka khawatir dengan kebangkitan ajaran komunisme dan PKI.

    Menindaklanjuti pengaduan tersebut, kata Johan, Presiden meminta TNI dan Polri menjalankan Tap MPRS Nomor 26 tahun 1966 tersebut. Adapun Ketetapan MPRS ini sudah ditinjau ulang dengan diterbitkannya TAP MPR Nomor I Tahun 2003.

    Johan mengatakan dari aturan tersebut sangat jelas kalau PKI dilarang di Indonesia. Namun, kata dia, ternyata ada kelompok yang menganggap sikap aparat berlebihan saat melakukan pelarangan.

    Karena itu, Johan mengatakan Presiden lantas meresponsnya kembali dengan meminta agar upaya mencegah kebangkitan PKI tetap menghormati kebebasan berpendapat. "Kami kira Panglima TNI dan Kapolri bisa menerjemahkan itu dengan baik," ucapnya. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini menambahkan, dalam menegakkan aturan jangan sampai memberangus kebebasan berpendapat dan penyampaian ide-ide.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.