Pekerja Dari Luar Karawang Dibatasi, Ini Cara Mengakalinya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan buruh yang di PHK melempari spanduk perusahaan dengan telur dan tomat saat melakukan aksi di depan Kedutaan Jepang, Jakarta, 9 Februari 2016. Dalam aksinya, massa dari Gabungan Buruh Serikat Independen (GBSI) menuntut penyelesaian pembayaran upah pada pemilik pabrik brand Adidas dan Mizuno terhadap 1.300 buruh yang telah berlangsung 5 tahun. TEMPO/Amston Probel

    Puluhan buruh yang di PHK melempari spanduk perusahaan dengan telur dan tomat saat melakukan aksi di depan Kedutaan Jepang, Jakarta, 9 Februari 2016. Dalam aksinya, massa dari Gabungan Buruh Serikat Independen (GBSI) menuntut penyelesaian pembayaran upah pada pemilik pabrik brand Adidas dan Mizuno terhadap 1.300 buruh yang telah berlangsung 5 tahun. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Karawang - Ahmad Suroto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang mengatakan, banyak pencari kerja dari luar daerah yang mengakali perda ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2011. Perda itu mengharuskan, setiap perusahaan di Karawang harus menempatkan 60 persen  pekerja putera daerah. Adapun pekerja luar daerah, tidak boleh lebih dari 40 persen.

    Tahun ini, Disnakertrans Karawang mengharuskan setiap perusahaan untuk hanya menerima pelamar asli Karawang.  Akibat perda itu, banyak pendatang yang berbondong-bondong membuat KTP Karawang. "Mereka memanfaatkan situasi," kata Suroto saat ditemui di KIIC, Kamis, 14 April 2016.

    Yudi Yudhiawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) Karawang,  mengatakan tiap bulannya pengajuan pindah domisili KTP Karawang sebanyak 1000 berkas. Ia mencatat, sejak Januari hingga Maret 2016, sebanyak 3000 warga luar daerah mengajukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karawang.

    Yudi mengatakan, warga luar daerah yang tinggal di Karawang didominasi warga dari  Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pulau Sumatra. "Kebanyakan yang mengajukan pindah domisili Karawang umumnya hendak mencari kerja di kawasan industri yang ada di Karawang,"ujar Yudhi.

    Akal-akalan itu, menurut Suroto dikhawatirkan tidak membuat pengangguran di Karawang menurun. Pasalnya, menurut Suroto, banyak perusahaan termakan stigma negatif pekerja Karawang. "Bukan rahasia umum, jika selama ini, perusahaan lebih menyukai pekerja asal Jawa Tengah atau Jawa Timur dibanding pekerja Karawang," tuturnya.

    Menurut Suroto, hal itu menyebabkan warga asli Karawang sulit diterima bekerja. "Jika dibiarkan, warga asli Karawang akan tetap sulit diterima bekerja di tanah kelahirannya sendiri," katanya.

    Ia menilai, harus ada syarat lebih ketat dibanding KTP Karawang. Suroto mengatakan, mulai sekarang, hrd harus menjadikan akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai syarat rekrutmen. "Kalau hanya KTP, pendatang tinggal bayar," ungkap dia.

    Untuk menghapus stigma negatif tenaga kerja Karawang, Suroto mengatakan, seluruh calon tenaga kerja lokal akan digembleng. "Mereka akan diberikan pelatihan kedisiplinan oleh Kodim. Suntikan dari motivator dan psikolog," kata dia.

    Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari mengatakan, penerimaan twnaga kerja di Karawang wajin satu pintu, yakni di Disnakertrans. Disana, para pekerja akan Gembleng mental, diberikan pendidikan dan pelatihan.

    "Sebelum dilepas Bupati, mereka akan menanda tangani pakta integritas. Para pekerja asli Karawang diharuskan berjanji akan bekerja dengan baik. Ketika tidak bekerja maksimal, mereka harus siap diberhentikan,"

    HISYAM LUTHFIANA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.