Ketemu Wapres JK, Ikapi Dorong Undang-Undang Perbukuan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung memilih buku saat acara pesta buku murah di Senayan, Jakarta, Sabtu (5/01). Pesta buku murah merupakan acara bazar buku yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) mulai 5 -13 Januari 2013 dengan harga murah dan diskon mencapai 70%. TEMPO/Marifka WAhyu Hidayat

    Pengunjung memilih buku saat acara pesta buku murah di Senayan, Jakarta, Sabtu (5/01). Pesta buku murah merupakan acara bazar buku yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) mulai 5 -13 Januari 2013 dengan harga murah dan diskon mencapai 70%. TEMPO/Marifka WAhyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) mendorong terbitnya undang-undang perbukuan. Ini dilakukan untuk mendorong perkembangan dunia perbukuan dalam negeri. "Kami sudah lama menantikan undang-undang ini," kata Ketua Umum Ikapi Rosidayati Rozalina, Rabu, 2 Maret 2016, setelah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta Pusat.

    Rosidayati berharap undang-undang ini bisa jadi payung hukum dan panduan bagi pengembangan dunia perbukuan di Tanah Air. Saat ini, kata dia, rancangan undang-undang perbukuan sudah masuk program legislasi nasional. "Kami juga sudah diundang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberi masukan terkait RUU yang diinisiasi DPR ini," ujarnya.

    Salah satunya, Rosidayati menjelaskan, adalah soal pembentukan Dewan Perbukuan. "Agar bisa mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan perbukuan," kata Rosidayati. Dewan Perbukuan sebelumnya pernah ada, tapi dibekukan pada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono karena dianggap mandul.

    Menurut dia, kemandulan Dewan Perbukuan saat itu lantaran hanya menjadi bagian pendukung di berbagai lembaga pemerintahan, seperti Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bahkan Kementerian Perdagangan. "Kami harap Dewan Perbukuan nantinya ada di bawah presiden," kata Rosidayati.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...