Sidik Kasus RJ Lino, Tim KPK ke Cina  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino berada di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 5 Februari 2016. Pemanggilan kali ini merupakan kali kedua setelah RJ lino tidak hadir akibat menderita serangan jantung ringan dan sempat dirawat di Rumah Sakit Jakarta Medical Center selama beberapa hari. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino berada di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 5 Februari 2016. Pemanggilan kali ini merupakan kali kedua setelah RJ lino tidak hadir akibat menderita serangan jantung ringan dan sempat dirawat di Rumah Sakit Jakarta Medical Center selama beberapa hari. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan penyidik KPK akan berangkat ke Cina terkait dengan penyelidikan kasus RJ Lino. Lino diduga terlibat korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II.

    "Mereka (penyidik) akan berangkat lagi ke Cina," kata Basaria di kantornya, Senin, 29 Februari 2016.

    Namun Basaria tidak menjelaskan waktu keberangkatannya. Basaria mengatakan, sebelumnya, penyidik KPK telah berangkat ke Cina untuk menyelidiki kasus yang sama.

    RJ Lino merupakan tersangka pengadaan QCC di Pelindo II tahun 2010. Ia diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait dengan pengadaan QCC. Modusnya adalah dengan menunjuk langsung PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery dari Cina sebagai penyedia tiga unit QCC. Ketiga unit tersebut ditempatkan di Pelabuhan Panjang, Palembang dan Pontianak.

    Lino dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Basaria mengatakan data kerugian negara akibat tindak korupsi Lino masih dalam kajian BPK. "Perhitungan resminya belum kami terima," katanya. 

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.