Jalur Riau-Sumatera Barat Putus, Kiliran Jao Jadi Jalur Alternatif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi banjir. ANTARA/Pey Hardi Subiantoro

    Ilustrasi banjir. ANTARA/Pey Hardi Subiantoro

    TEMPO.COPekanbaru - Putusnya jalur lintas Riau-Sumatera Barat akibat diterjang banjir di Desa Kota Baru, Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, membuat pengendara mengalihkan rute perjalanan ke jalur Kuantan Singingi-Kiliran Jao. “Cukup jauh memang, jalannya memutar, selisih waktu empat jam lebih lama dari jalan biasa," ujar Osryen Feri, Senin, 8 Februari 2016.

    Osryen, yang berasal dari Bukittingi, sejak awal berencana menghabiskan waktu liburan di Pekanbaru. Ia terpaksa mengambil jalur Klirian Jao-Sijunjung untuk balik kampung lantaran banjir di Pangkalan tidak kunjung surut. 

    Meski jaraknya lebih jauh, pria 44 tahun ini mengaku tidak ada pilihan lain baginya untuk sampai ke Bukittinggi. Dia mengatakan hujan lebat yang mengguyur daerah itu sejak tiga hari terakhir membuat aliran sungai meluap hingga badan jalan setinggi 1 meter. 

    Warga Bukittinggi lainnya, Eri Edwar, memilih jalur Taluk Kuantan-Kiliran Jao setelah mendapat informasi banjir semakin tinggi. "Memang menghabiskan waktu kurang-lebih sepuluh jam sampai di Bukittinggi, tapi tak masalah, yang penting sampai," katanya.

    Adapun warga Pekanbaru, Rozita, yang terjebak macet di lokasi banjir, menyebutkan luapan air semakin tinggi hingga turut merendam ribuan rumah warga sekitar. Rozita, yang berniat ke Bukittinggi, tidak bisa memutar kendaraan balik ke Pekanbaru karena macet sudah terjadi cukup panjang di badan jalan. 

    Wanita 46 tahun ini mengaku sudah terjebak macet akibat banjir sejak pukul 23.00. Namun, hingga pagi, air tak kunjung surut. "Mobil sudah terkepung banjir, jalur sebelumnya dekat jembatan juga sudah terendam," tuturnya kepada Tempo. Rozita menjelaskan, saat ini air semakin tinggi dan mencapai dada orang dewasa. 

    RIYAN NOFITRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.