Aburizal Bantah US$ 30 Juta Kompensasi Kasus Buyat
Jumat, 17 Februari 2006 15:27 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Jumat, 17 Februari 2006 15:27 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Sebanyak 519 Anak Jakarta Timur Tercatat Pakai Vaksin Palsu
26 Juli 2016
Dalam rapat tersebut, perwakilan Ikatan Dokter Anak menegaskan kesiapannya memantau tumbuh-kembang anak korban vaksin palsu.
Asian Games Tak Kunjung Siap, Megawati Tegur Puan Maharani
7 Desember 2015
Megawati kecewa lantaran Puan, selaku menteri terkait, belum bisa memberikan kepastian soal perhelatan Asian Games 2018.
Kasus Dokter Andra, Menteri Puan: Ini Pengalaman Pahit!
13 November 2015
Belajar dari kasus dokter Andra, Puan berharap perbaikan transportasi di daerah terpencil, seperti harapan Jokowi, bisa terlaksana.
Puan Menteri, Agung Laksono: Kantor Lebih Feminin
28 Oktober 2014
Agung memuji proses transisi sebagai hal positif.
Dua Kapal Peserta Sail Raja Ampat Diberangkatkan
8 Agustus 2014
Ratusan anggota Pramuka selama pelayaran dibekali dan diperkenalkan kepada wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan kemaritiman.
3 Provinsi Ini Cepat Sejahtera
10 Juli 2014
Penilaian ini menggunakan Indeks Kesejahteraan Rakyat sebagai indikator. Papua Barat, Papua, dan Sulawesi Barat.
Agung Laksono: El Nino Picu Kekeringan Parah
24 Juni 2014
Pantauan satelit NOAA18 pada 22 Juni 2014 memperlihatkan 120 sebaran titik panas di sejumlah provinsi.
Besok, CT Panggil Freeport dan Newmont
27 Mei 2014
"Prioritas saya akan coba bereskan di sektor mineral dan oil
gas," kata Chairul.
Agung Persilakan KPK Selidiki Kartel Beras Miskin
7 April 2014
Penyusunan harga pembelian beras tidak transparan, akuntabel, dan salah memberikan insentif bagi pengusaha.
Ramai Kasus Satinah, Pemerintah Tetap Kirimkan TKI
28 Maret 2014
Agung Laksono menilai tidak fair jika karena ulah segelintir TKI maka pemerintah memberlakukan moratorium.