Minggu, 22 September 2019

Anggota MKD: Tanpa Riza, MKD Bisa Putuskan Sanksi Novanto  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto berjalan keluar ruangan seusai menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. Menurut pernyataan anggota MKD asal Fraksi Demokrat Guntur Sasono, Setya Novanto membantah keterangan pengadu, Menteri ESDM Sudirman Said, dan juga saksi yakni Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto berjalan keluar ruangan seusai menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. Menurut pernyataan anggota MKD asal Fraksi Demokrat Guntur Sasono, Setya Novanto membantah keterangan pengadu, Menteri ESDM Sudirman Said, dan juga saksi yakni Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi Partai Demokrat, Guntur Sasono, mengatakan tanpa kehadiran pengusaha minyak M. Riza Chalid dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, MKD seharusnya sudah bisa memutuskan sanksi bagi Setya.

    "Sebetulnya, tanpa memeriksa Riza sudah bisa diputuskan," kata Guntur saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 14 Desember 2015.

    Anggota MKD dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, pun menyatakan hal yang senada. Menurutnya, MKD seharusnya sudah bisa memutuskan sanksi bagi Setya setelah memeriksa Luhut dalam sidang nanti siang. "Saya kira begitu," katanya singkat.

    Menurut Guntur, perkara yang akan diputuskan MKD hanya menyangkut masalah etika. Oleh karena itu, menurutnya, keterangan dari para saksi yang telah hadir sudah bisa dikonfrontir dan disimpulkan hasilnya. "Pak Setya akui bertemu satu kali tetapi tidak mengakui rekaman. Pak Maroef (Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin) akui bertemu tiga kali. Dari dua itu sudah bisa dikonfrontir," ujar Guntur.

    Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan hal yang berbeda. Menurut Dasco, keterangan Riza dibutuhkan karena MKD gagal mendapatkan bukti rekaman orisinal untuk diaudit secara forensik. "Inilah upaya kami untuk menggali keterangan sebagai tambahan materi sidang kalau ada yang kurang lengkap dan hal-hal yang perlu diketahui yang belum kami dapatkan dari bukti rekaman asli," tutur Dasco.

    Dasco pun mengatakan MKD akan memutuskan sanksi bagi Setya sebelum DPR reses pada 18 Desember mendatang. "Ini kan akan dibahas dalam rapat internal apakah keterangan-keterangan yang ada cukup atau mesti mengulang pemanggilan Pak Riza Chalid," kata Dasco.

    Jumat kemarin, MKD memutuskan untuk memanggil kembali M. Riza Chalid yang mangkir saat pemanggilan pertama. MKD juga akan memanggil Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto tersebut pada hari ini.

    Sebelumnya, MKD telah memanggil Sudirman, Maroef, dan Setya untuk dimintai keterangannya ihwal pertemuan di hotel Ritz-Charlton pada 8 Juni 2015 tersebut. Sidang Sudirman dan Maroef pada 2 dan 3 Desember 2015 berlangsung secara terbuka. Sementara itu, sidang Setya yang berlangsung pada 7 Desember 2015 dilaksanakan secara tertutup.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.