TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan Presiden Joko Widodo tidak pernah meminta menterinya untuk menjadi operator Presiden berkaitan dengan urusan bisnis. Hal ini berkaitan dengan disebutnya nama menteri dalam kabinet Jokowi pada rekaman pembahasan perpanjangan kontrak Freeport.
"Presiden Jokowi tidak pernah minta siapa pun dalam kabinetnya untuk jadi operator Presiden untuk berhubungan dengan bisnis dan masalah lain," kata Teten di Kompleks Istana, Senin, 7 Desember 2015.
SIMAK: Setya Novanto: Koppignya Jokowi, Bahaya Buat Kita
Menurut dia, Presiden Jokowi sudah mengetahui dan memahami ada menterinya yang namanya disebut dalam rekaman yang berisi pembicaraan Setya Novanto, M. Riza Chalid, dan Maroef Sjamsoeddin. "Presiden tahu semua-semua," katanya.
SIMAK: Jokowi Murka: Tak Apa Saya Dikatain Gila, Koppig, Tapi Kalau Minta Saham, Tak Bisa!
Transkrip rekaman utuh berupa infografis yang diduga pembicaraan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid beredar di media sosial. Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan disebut 66 kali dalam percakapan yang ditengarai terjadi dalam pertemuan Setya, Riza, dan petinggi PT Freeport Indonesia itu.
SIMAK: Ikuti Sidang MKD & Baca Transkrip, Jokowi Murka Sejak Siang
Selain itu, Luhut disebut sebagai kunci dalam renegosiasi perpanjangan kontrak Freeport—yang bakal habis pada 2021. Hingga saat ini, Luhut belum dipanggil MKD untuk dimintai keterangan. Dalam berbagai kesempatan, Luhut menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan dalam sidang MKD.
ANANDA TERESIA
