MKD Adili Setya Novanto, Mahasiswa NTT Lelang Tikus  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR, Setya Novanto menyambut kedatangan Ketum Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie yang tiba untuk mengikuti Rapat Pleno di ruang KK-1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 13 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPR, Setya Novanto menyambut kedatangan Ketum Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie yang tiba untuk mengikuti Rapat Pleno di ruang KK-1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 13 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Kupang - Di tengah mata publik menyoroti sidang Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat soal kasus Setya Novanto, mahasiswa Kupang berunjuk rasa mengkritik Ketua DPR yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. 

    "DPR sekarang ini hanya berfokus menjadi calo, makelar, dan lainnya sehingga lupa akan tugas pokoknya sebagai anggota dewan," kata Broin Tolok, koordinator aksi.

    Mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu siang, 2 Desember 2015, melelang tikus seharga $2 atau sekitar Rp 28 ribu sebagai bentuk protes kepada Setya Novanto yang dinilai telah mempermalukan rakyat NTT. Setya Novanto adalah politikus Partai Golkar yang terpilih sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan NTT 2.

    Sebanyak tiga ekor tikus itu di lelang mahasiswa di Jalan Ahmad Yani sambil menggelar mimbar bebas. Tikus yang dimasukkan ke dalam keranda lalu dipajang tepat di depan Kampus Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, sempat menarik perhatian setiap orang yang lewat.

    Ketiga ekor tikus itu dilengkapi dengan nama dan jenisnya masing-masing. Broin Tolok, koordinator aksi, mengaku lelang tikus ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap wakil rakyat karena sudah tidak menjalankan fungsinya secara baik dan benar. Apalagi Setya Novanto berasal dari Daerah Pemilihan NTT 2.

    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.