Kostum Ketat, Senam Aerobik di Mal Ponorogo Didemo Massa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Nickmatulhuda

    TEMPO/Nickmatulhuda

    TEMPO.CO, Ponorogo - Sekitar 50 massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam  Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, Selasa, 24 November 2015. Mereka mendesak agar  Pemerintah Kabupaten dan DPRD Ponorogo menutup Mal Ponorogo City Center (PCC) selama dua bulan.

    "Agar PCC diskors karena telah menggelar senam aerobik yang pesertanya hanya memakai bikini," kata Koordinator Forum Umat Islam Ponorogo, Ahmad Gholum Alim, di sela aksi.

    Senam aerobik itu digelar di hall lantai I PCC pada Ahad, 22 November 2015. Ahmad menilai olahraga yang diikuti sejumlah perempuan berusia antara 30-40 tersebut memicu keresahkan masyarakat. Sebab, senam itu digelar di tempat umum yang banyak dikunjungi orang dari berbagai jenjang usia.

    "Senam itu melanggar norma kesusilaan dan kesopanan. Juga mencederai citra Ponorogo sebagai Kota Santri," ucap Ahmad.

    Kecaman Forum Umat Islam terhadap senam aerobik yang diikuti perempuan berpakaian superminim juga disampaikan melalui tulisan di poster yang dibentangkan saat aksi. Adapun bunyinya seperti antara lain, "Harga paha ayam Rp 5.000, berapa harga pahamu"; "Di mana tata kramamu"; "Ponorogo Kota Santri bukan kota bikini".

    Kepala Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal  Ponorogo, Vifson Suisnu, mengatakan  pemerintah daerah tidak bisa serta merta memenuhi tuntutanan pengunjuk rasa.

    Alasannya, jika mal ditutup dua bulan, imbasnya bisa panjang seperti menganggurnya para karyawan. "Bagaimana dengan gaji karyawan," ujarnya saat menemui para pendemo.

    Untuk membicarakan permasalahan itu Pemerintah Ponorogo, Forum Umat Islam, DPRD, polisi, manajemen PCC dan event organizer senam aerobik akan mengadakan pertemuan pada Kamis pekan depan. Melalui forum tersebut diharapkan mampu menemukan solusi terbaik bagi para pihak.

    NOFIKA DIAN NUGROHO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.