Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Tolak Tutup Kedubes Irak

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia akan menolak permintaan Presiden Amerika George W. Bush untuk menutup kedutaan Irak di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Tidak mungkin itu, itu kan hak masing-masing negara, tidak bisa Amerika mengatur negara lain, kata Wakil Presiden Hamzah Haz, dengan nada tegas, Usai sholat jumat di Bekasi Barat, Jumat (21/3). Menurut dia, Indonesia menganut politik bebas aktif. Indonesia tidak akan mencampuri urusan internal negara lain dan sebaliknya negara lain juga tidak mengurusi urusan internal indonesia. Yang memutuskan itu (penutupan kedubes) adalah kita sendiri. Dan kemarin kan kita sudah mengecam keras tindakan Amerika, kata Hamzah, yang juga Ketua Umum PPP ini. Menurut Hamzah, belum ada negara lain yang menyamai ketegasan sikap Indonesia terhadap serangan Amerika Serikat ke Irak. Meski Indonesia, kata dia, masih mengharapkan bantuan AS misalnya, di bidang ekonomi. Saat ini Presiden meminta Dewan PBB untuk mengadakan Sidang Darurat. Apabila buntu, diusulkan agar negara anggota PBB, berinisiatif mengusulkan Sidang Darurat Majelis Umum PBB. Disinggung kemungkinan armada AS melintasi perairan Indonesia sebagai alternatif menuju Timur Tengah, Wapres dengan tegas menolaknya. Diluar perairan kita boleh, tapi diperairan kita tidak mungkin itu, kata dia. Kemarin, Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana Bernard Sondakh, mengatakan Indonesia akan mengijinkan armada perang AS melintas perairan Indonesia. Menurut Laksamana, hal itu sebagai konsekuensi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Namun, kata Wapres, pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil langkah strategis yang di nilai potensial menyengsarakan rakyat. Seperti pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika. Pemerintah tetap akan mengedepankan kepentingan rakyat karena dinilai, pemutusan hubungan dengan AS akan menyebabkan kerugian kepentingan Indoneisa dan rakyat sendiri. (Deddy Sinaga TNR)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cek Rekomendasi IHSG Pekan Ini, Sentimen Harga Nikel Berlanjut

57 detik lalu

Pekerja melintas di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat, 5 April 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik menuju level 7.286 pada penutupan perdagangan hari ini, menjelang libur Hari Raya Lebaran Idulfitri 1445 H. TEMPO/Tony Hartawan
Cek Rekomendasi IHSG Pekan Ini, Sentimen Harga Nikel Berlanjut

Angga Septianus dari IPOT memperkirakan IHSG pekan ini akan dipengaruhi oleh sentimen harga nikel. Dia merekomendasikan saham-saham ini padapekan ini.


Jelang Rakernas V PDIP: Api Abadi Mrapen, Tak Undang Jokowi, dan Sikap Politik ke Depan

1 menit lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat (tengah) dalam konferensi pers Rakernas IV di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Jelang Rakernas V PDIP: Api Abadi Mrapen, Tak Undang Jokowi, dan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan menggelar Rakernas pada pekan ini. Berikut sederet fakta menariknya, mulai dari api abadi Mrapen, tak undang Jokowi, dan sikap politik PDIP.


Masuk DPO, Ini Ciri-ciri 3 Pelaku Pembunuhan Vina Cirebon

7 menit lalu

Polda Jawa Barat merilis tiga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016.
Masuk DPO, Ini Ciri-ciri 3 Pelaku Pembunuhan Vina Cirebon

Tiga dari 11 pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 masih bebas berkeliaran. Ketiganya menjadi buron hingga saat ini. Ini ciri-ciri mereka.


Fakta-fakta tentang Jatuhnya Helikopter Presiden Ebrahim Raisi di Iran

13 menit lalu

Kendaraan penyelamat berisaga setelah jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi, di Varzaqan, Provinsi Azerbaijan Timur, Iran, 19 Mei 2024. Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Fakta-fakta tentang Jatuhnya Helikopter Presiden Ebrahim Raisi di Iran

Sebuah helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan menteri luar negeri jatuh dalam perjalanan pulang dari Azerbaijan Timur.


Kemenkes dan Starlink Jalin Kerja Sama Sediakan Akses Internet di Puskesmas Terpencil

17 menit lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) bertemu dengan Elon Musk untuk menjajaki kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Starlink - jaringan satelit Musk - dalam penyediaan akses internet di puskesmas yang berada di daerah terpencil. (ANTARA/HO-Kemenkes)
Kemenkes dan Starlink Jalin Kerja Sama Sediakan Akses Internet di Puskesmas Terpencil

Kemenkes menjalin kerja sama dengan perusahaan Elon Musk, Starlink untuk menyediakan akses internet di puskesmas terpencil.


Pemerintah Undur Tenggat Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026, Apa Sebabnya?

19 menit lalu

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Pemerintah Undur Tenggat Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026, Apa Sebabnya?

Pemerintah memundurkan tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dari sebelumnya 17 Oktober 2024 menjadi 2026. Kenapa?


Kemenkes: Pendanaan Kerja Sama Starlink Bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan

22 menit lalu

Layanan internet berbasis satelit, Starlink sudah dipasang di sepuluh titik fasilitas publik di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dok: Otorita IKN
Kemenkes: Pendanaan Kerja Sama Starlink Bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan

Kemenkes menyebut alokasi anggaran untuk operasional internet Starlink di sejumlah puskesmas di Indonesia bersumber Bantuan Operasional Kesehatan.


5 Tips Agar e-KTP Awet dan Tidak Mudah Rusak

26 menit lalu

Penyedia jasa perbaikan e-KTP sedang memperbaiki e-KTP warga yang rusak di kawasan Salemba, Jakarta, Senin, 6 Juli 2020. Penyedia jasa mematok harga Rp 10 ribu untuk perbaikan KTP dan Rp 5 ribu untuk 3 sampul jualannya. TEMPO/Subekti.
5 Tips Agar e-KTP Awet dan Tidak Mudah Rusak

Banyak cara membuat E-KTP lebih awet, seperti membersihkannya dengan minyak telon atau memasang antigores.


Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Istri akan Penuhi Panggilan KPK soal LHKPN Janggal Hari Ini

26 menit lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Istri akan Penuhi Panggilan KPK soal LHKPN Janggal Hari Ini

KPK juga akan mengklarifikasi eks Kepala Bea Cukai Purwakarta itu soal kepemilikan saham sebuah perusahaan.


Ragam Respons Balasan ke PDIP soal Tak Undang Jokowi ke Rakernas

30 menit lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ragam Respons Balasan ke PDIP soal Tak Undang Jokowi ke Rakernas

PDIP tidak mengundang Jokowi ke Rakernas menuai respons dari sejumlah kalangan. Ada respons menohok dan ada pula yang santai.