Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pasal 78 ayat (15) Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinilai merugikan industri pembiayaan dan bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945. Bahrul Ilmi Yakup, kuasa hukum PT.Astra Sedaya Finance (ASF) mengungkapkan dalam sidang uji materil terhadap UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (6/12). Menurut dia, kerugian industri pembiayaan disebabkan pasal itu memungkinkan negara merampas alat angkut milik perusahaan pembiayaan secara semena-mena. "Pasal itu memungkinkan negara merampas harta orang yang tak bersalah karena rumusan pasal itu tidak memenuhi standar rumusan hukum pidana," ujar Bahrul.Pasal 78 ayat (15) berbunyi "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara". Penjelasan pasal tersebut adalah "Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu, layar, helikopter, dan lain-lain".Bahrul mengungkapkan, perusahaan pembiayaan seperti ASF seringkali mendapatkan pengguna jasa atas nama pribadi yang menyewakan kembali aset yang dibiayai oleh perusahaannya. Aset-aset itu, tak jarang juga digunakan untuk tindak kejahatan tanpa sepengetahuan ASF dan grup Astra Credit Company (ACC). "Kami tidak terlibat. Tapi karena perusahaan pembiayaan, kamilah yang memiliki hak milik atas aset yang dirampas itu," ungkapnya. Sejak Juni 2005, ASF rugi lebih dari Rp 1 miliar akibat perampasan aset alat angkut berupa sembilan truk di wilayah Jambi, oleh kejaksaan setempat. Pada sidang pertama ini, majelis hakim yang diketuai Mukhtie Fadjar meminta pemohon untuk memperbaiki kelengkapan administratif dan menyusun landasan teoritis mengingat konsep hak asasi yang diatur dalam konstitusi bersifat personal. Thoso Priharnowo
Iklan
