Lembaga Adat: Tata Kelola Hutan Buruk Penyebab Bencana Asap

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas membersihkan area landasan pacu yang tidak beroperasi akibat diselimuti kabut asap di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau, 14 September 2015. Kabut asap mengakibatkan 12 penerbangan menuju dan dari Pekanbaru dibatalkan. ANTARA/Rony Muharrman

    Petugas membersihkan area landasan pacu yang tidak beroperasi akibat diselimuti kabut asap di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau, 14 September 2015. Kabut asap mengakibatkan 12 penerbangan menuju dan dari Pekanbaru dibatalkan. ANTARA/Rony Muharrman

    TEMPO.CO, Pekanbaru - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau geram melihat persoalan asap tidak kunjung usai. LAM menuding negara sebagai biang kerok terjadinya bencana asap sepanjang tahun di Riau. Tata kelola hutan dan agraria yang buruk disebut sebagai pemicu bencana asap akibat sisa pembakaran hutan dan lahan.

    "Pemerintah telah mengingkari amanat undang-undang dan Pancasila," kata Ketua Harian LAM Riau Al Azhar, kepada Tempo di Pekanbaru, Sabtu, 19 September 2015.

    Al Azhar mengatakan negara secara sistematis menjadi penyebab kerusakan ekologi. Pemerintah diminta bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Bumi Lancang Kuning akibat dari perizinan usaha yang serampangan. "Pelaku pembakar memang bukan negara, tetapi perizinan yang dikeluarkan oleh negara menjadi penyebab bencana asap," jelasnya.

    Menurut ia, sudah 18 tahun Riau selalu mengalami bencana asap. Namun tidak ada tindakan tegas pemerintah untuk mengatasinya.

    Warga Riau, lanjut Al Azhar, harus menghirup udara berbahaya setiap tahunnya. Ia mengibaratkan seperti genosida yang membunuh perlahan jutaan umat manusia. Hak manusia untuk menghirup udara segar dirampas demi kepentingan investasi. "Negara telah melakukan pembiaran, tidak sesuai dengan konteks kemanusiaan sebagaimana yang disebut dalam butir Pancasila."

    Al Azhar berharap pemerintah maupun kepolisian dapat menegakkan hukum secara tegas bagi pembakar lahan jika ingin bencana asap dapat dicegah. Undang-undang lingkungan secara jelas memberikan sanksi bagi pembakar. Baik itu sanksi administratif, pidana, maupun perdata. "Tegakkan hukum dengan tegas, jangan beri toleransi apa pun bagi pembakar lahan," katanya.

    RIYAN NOFITRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.