Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puan Diminta Mundur dari DPR, Menteri Tjahjo Pasang Badan  

image-gnews
(ki-ka) Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Mentri Sosial Khofifah Indar Parawansa tiba di lokasi pembagian kartu sakti di kantor Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang, Jawa Timur, 21 Mei 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
(ki-ka) Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Mentri Sosial Khofifah Indar Parawansa tiba di lokasi pembagian kartu sakti di kantor Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang, Jawa Timur, 21 Mei 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan yang kini Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, curiga ada pihak tertentu yang mengungkit soal rangkap jabatan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, menurut dia, Puan sudah mengundurkan diri sebagai anggota Parlemen sejak dilantik.

"Kalau kemudian sekarang diungkit lagi, ini pasti ada latar belakangnya," kata Tjahjo di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Ahad, 13 September 2015. "Kenapa harus mengungkit kembali permasalahan saya dan tiga menteri lainnya?"

Bahkan Tjahjo menduga ada media tertentu yang berpolitik dan sengaja mengungkit soal status rangkap jabatan Puan di DPR.

Sebelumnya, tiga politikus PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja diminta mundur dari jabatannya di parlemen. Mereka adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Dari tiga orang itu, hanya Puan yang dipastikan belum mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Dewan. Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi DPR Suratna mengatakan surat pengunduran diri Tjahjo sudah diterima dan diproses sejak 28 Oktober tahun lalu.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Surat mundur Pramono sebagai anggota Dewan juga sudah diterima dan diproses sejak 14 Agustus 2015. Sedangkan Puan, kata Suratna, hingga saat ini belum memberikan surat pengunduran dirinya, baik secara pribadi maupun dari DPP PDI Perjuangan.

REZA ADITYA

Baca juga:
Sentuh  Bokong Seksi  Taylor Swift, Pria Ini Sengsara, Kini...  
Tragedi Crane Jatuh: Wanita Ini Memang Ingin Meninggal di Mekah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

18 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

19 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

19 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

1 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah), bersama Ketua DPP Puan Maharani (kiri), Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Prananda Prabowo (kanan) yang juga anak-anaknya berpegangan tangan saat berfoto bersama dalam penutupan Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2023. Rakernas III PDI Perjuangan itu menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal seperti visi-misi Capres-Cawapres dari PDIP, dan memerintahkan seluruh kader Partai menangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. TEMPO/M taufan Rengganis
54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

Prananda Prabowo putra Megawati Soekarnoputri, organisatoris PDIP yang pernah dipuji Jokowi, genap berusia 54 tahun pada 23 April 2024.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.