Lahan Dikuasai TNI AU, Warga Magetan Mengadu ke BPN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Yusran Uccang

    ANTARA/Yusran Uccang

    TEMPO.CO, Magetan - Sebanyak enam orang perwakilan warga Desa Kleco dan Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Magetan, Selasa, 8 September 2015. Mereka mendesak agar pembangunan fasilitas militer di lahan negara yang dikuasai TNI Angkatan Udara kawasan Pangkalan Udara (Lanud) Iswahjudi dihentikan untuk sementara waktu.

    "Kami ke BPN untuk difasilitasi agar pembangunan bisa dilakukan di tempat lain," kata Kepala Desa Kleco, Wandojo Purwanto.

    Menurut dia, lahan dengan luas sekitar 10 hektare milik negara itu telah digarap warga sejak puluhan tahun silam untuk bertani. Mereka kecewa dengan pihak Lanud Iswahjudi lantaran proses pembangunan fasilitas militer tanpa dikomunikasikan kepada warga terlebih dulu. "Kami jangan ditinggalkan begitu saja," ucap Wandoyo.

    Di saat warga tidak mengetahui rencana pambangunan, ia melanjutkan, sejumlah alat berat telah didatangkan di lahan yang masih bersengketa tersebut. Proses pengerukan untuk pembuatan pondasi bangunan telah dijalankan pihak TNI Angkatan Darat.

    Sesuai informasi yang beredar di masyarakat, lahan seluas 10 hektare itu untuk marshalling area Lanud Iswahjudi, yakni suatu daerah di dekat Lanud setempat yang berfungsi sebagai penampung pasukan TNI yang akan melaksanakan tugas operasi militer.

    Kepala BPN Magetan, Priyo Hutomo, mengatakan rencana pambangunan fasilitas militer itu telah diajukan TNI AU kepada pihaknya. Sejak 28 April 2015 lalu, otoritas Lanud Iswahjudi telah mengajukan permohonan sertifikat hak pakai atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

    "Sampai sekarang masih kami proses penerbitan sertifikat,"ucap Priyo.

    Secara fisik, ia melanjutkan, lahan yang masih bersengketa itu dikuasai TNI AU. Sejumlah bangunan telah didirikan oleh otoritas Lanud Iswahjudi di antaranya, masjid, pemukiman, dan lapangan tembak.

    Sengketa lahan antara warga dengan TNI AU kembali memanas, Senin, 7 September 2015. Kedua belah pihak besitegang di lahan milik negara yang selama ini digarap warga dan hendak dibangun di fasilitas militer.

    NOFIKA DIAN NUGROHO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.