Tak Ada Calon Pimpinan Perempuan, Aisyiyah Meradang  

Reporter

Editor

Zed abidien

Sejumlah peserta membawa bendera organisasi saat mengikuti karnaval Muhammadiyah di Kawasan Pantai Losari, Makassar, 1 Agustus 2015. Karnaval yang diikuti ribuan peserta tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 yang berlangsung di Makassar. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.COMakassar - Sidang tanwir Muhammadiyah yang dihadiri perwakilan wilayah dari seluruh Indonesia telah mengerucutkan 39 nama calon formatur tetap yang akan dipilih dalam sidang Muktamar Muhammadiyah yang akan dimulai Senin, 3 Agustus 2015. Dari 39 nama yang tersaring, tak satu pun calon perempuan lolos.

"Padahal ada sejumlah nama kader terbaik Muhammadiyah dari unsur perempuan yang didorong," kata Ketua Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah Norma Sari, Ahad, 2 Agustus 2015.

Kader perempuan yang diajukan masuk dalam 13 formatur antara lain Ketua PP Aisyiyah Siti Noorjannah Djohantini, Rahmawati Husein, Isnawati Rais, dan Dyah Siti Nuraini. Namun tak satu pun dari mereka yang lolos dari total 82 calon formatur yang ada.

Menurut Norma, pihaknya sangat menyayangkan unsur perempuan tidak masuk dalam jajaran calon formatur tetap tersebut. Padahal, menurut dia, semua bidang garap dakwah Muhammadiyah tetap perlu perspektif perempuan dan anak.

Muhammadiyah juga dinilai tetap akan lebih ramah terhadap isu perempuan dan anak jika dalam jajaran kepemimpinannya ada unsur perempuan.

Selain itu, gerakan pencerahan yang diusung Muhammadiyah di muktamar kali ini juga ditujukan untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi serta memuliakan martabat laki-laki dan perempuan. "Kami berharap unsur perempuan tetap masuk dalam kepemimpinan inti Muhammadiyah selanjutnya," ucap Norma.

Ia berujar, sejak Muktamar Muhammadiyah Ke-46 di Yogyakarta, salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah secara ex officio. Hal ini mestinya dilanjutkan dengan tetap adanya unsur perempuan di luar ex officio tersebut.

Sebab, dalam sejarah Muhammadiyah, perempuan pernah masuk dalam jajaran pimpinan. "Kiranya harapan ini tidak berlebihan mengingat sejak awal didirikan organisasi ini secara prinsip sangat mendorong kemajuan kaum perempuan," tutur Norma.

Muhammadiyah selama ini juga mendorong dan mendukung penuh perempuan untuk berkiprah lebih luas mengisi posisi jabatan publik. "Perempuan adalah mitra dalam Muhammadiyah, bukan kompetitor, apalagi sekedar kanca wingking," kata Norma.

Muktamar Muhammadiyah Ke-47 yang akan dimulai 3 Agustus besok di Makassar akan memilih ketua umum baru menggantikan Din Syamsuddin, yang sudah menjabat dua periode. Selain memilih ketua umum, muktamar tersebut juga akan membahas sejumlah isu strategis, salah satunya mengenai krisis air. Muktamar ini rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

AWANG DARMAWAN






Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

7 jam lalu

Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

Setelah bertemu Presiden Jokowi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyatakan dukungannya atas pembangunan IKN.


Muhammadiyah DKI Jakarta Dorong Masyarakat Kurangi Pengggunaan Air Tanah, sesuai Fikih Air

11 hari lalu

Muhammadiyah DKI Jakarta Dorong Masyarakat Kurangi Pengggunaan Air Tanah, sesuai Fikih Air

Muhammadiyah DKI Jakarta berkomitmen untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan air tanah, memanfaatkan air secara baik dan bijak.


Kader PAN di Lumajang Eksodus ke Partai Ummat

20 hari lalu

Kader PAN di Lumajang Eksodus ke Partai Ummat

Sejumlah kader PAN di Lumajang hengkang ke Partai Ummat.


Gus Yahya Dukung Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

26 hari lalu

Gus Yahya Dukung Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

Gus Yahya menyebut PBNU belum menentukan sikap soal sistem Pemilu ini. Adapun ia menyerahkan kepada pihak yang terlibat ihwal urusan ini.


2 Usul Muhammadiyah soal Sistem Pemilu: Proporsional Tertutup atau Terbuka Terbatas

26 hari lalu

2 Usul Muhammadiyah soal Sistem Pemilu: Proporsional Tertutup atau Terbuka Terbatas

Usulan Muhammadiyah soal proporsional tertutup ini dimaksudkan untuk mengurangi kanibalisme politik. Juga agar money politics bisa berkurang.


Muhammadiyah Sebut Ada Pihak Bermanuver Perpanjang Masa Jabatan Presiden

26 hari lalu

Muhammadiyah Sebut Ada Pihak Bermanuver Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Muhammadiyah mengatakan berbagai dalih untuk menunda Pemilu maupun memperpanjang masa jabatan Presiden tidak punya dasar yang kuat.


Jenderal Agum Gumelar Minta Alumni Lemhanas Backup Heru Budi: Ormas Apa yang Juga Dukung Dia?

28 hari lalu

Jenderal Agum Gumelar Minta Alumni Lemhanas Backup Heru Budi: Ormas Apa yang Juga Dukung Dia?

Sejumlah kelompok dan elemen masyarakat secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.


Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Ajak NU dan Muhammadiyah Rukun

31 hari lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Ajak NU dan Muhammadiyah Rukun

Zulkifli Hasan mengajak Muhammadiyah dan NU selalu bisa berkumpul duduk satu panggung mengerjakan hal-hal yang produktif sehingga Indonesia bisa maju.


Polemik Pernyataan Luhut soal OTT KPK, Haedar Nashir: Yang Kurang Disempurnakan, Jangan Malah Dikurangi

32 hari lalu

Polemik Pernyataan Luhut soal OTT KPK, Haedar Nashir: Yang Kurang Disempurnakan, Jangan Malah Dikurangi

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merespons pernyataan Luhut perihal OTT KPK yang disebut hanya membuat citra Indonesia jadi jelek


Ketum PP Muhammadiyah: Wacana Penundaan Pemilu 2024 Harus Diakhiri

32 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah: Wacana Penundaan Pemilu 2024 Harus Diakhiri

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mendesak agar wacana penundaan pemilu 2024 segera dihentikan.