Duel Petahana di Pemilihan Gubernur Sumatera Barat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kanan) melantik Bupati Pesisir Selatan terpilih dan wakilnya Nasrul Abid (kiri) dan Editiawarman. ANTARA/Maril Gafur

    Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kanan) melantik Bupati Pesisir Selatan terpilih dan wakilnya Nasrul Abid (kiri) dan Editiawarman. ANTARA/Maril Gafur

    TEMPO.COPadang - Dua wajah lama bersaing di pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun ini. Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim dipastikan berduel setelah Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat menutup pendaftaran pada Selasa, 28 Juli 2015 pukul 16.00 WIB. 

    Irwan memilih berpasangan dengan Nasrul Abit yang telah dua periode menjabat Bupati Pesisir Selatan. Mereka telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat pada Senin, 27 Juli 2015. (Lihat Video Pilkada Serentak 2015 Sepi Peminat)

    Pada periode ini Irwan hanya diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. Mereka mendapatkan 13 kursi dari DPRD Sumatera Barat.

    Sementara Muslim Kasim yang ingin naik kelas sebagai Gubernur Sumatera Barat menggandeng Fauzi Bahar, mantan Wali Kota Padang dua periode. Pendaftaran mereka juga telah diterima KPU Sumatera Barat pada Selasa, 28 Juli 2015.

    Muslim diusung empat partai, yaitu Nasdem, PDI Perjuangan, PAN, dan Hanura. Mereka mendapatkan 23 kursi. Pasangan ini juga didukung lima partai lainnya, yaitu Partai Golkar, Demokrat, PKB, PPP dan PBB. 

    Ketua KPU Sumatera Barat Amanasmen mengatakan dari pemeriksaan awal kedua pasangan memenuhi persyaraan pencalonan. Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan verifikasi seluruh berkas pencalonan hingga 3 Agustus 2015. Jika masih ada kekurangan tentang keabsahan dan kelengkapan, akan diperbaiki pasangan calon hingga 7 Agustus 2015.

    Pasangan calon ini akan ditetapkan pada 24 Agustus 2015. "Lalu dilanjutkan dengan pengundian nomor urut dan kampanye," ujarnya. 

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.