Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

image-gnews
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menguntungkan Bawaslu. "Menurut kami cukup membantu bagi Bawaslu," kata Muhammad di kantornya, Jumat, 3 Juni 2016.  

Muhammad mengatakan keuntungan itu tampak pada kewenangan Bawaslu yang bisa memutuskan sengketa di pilkada. Selain itu, kata dia, peraturan baru menyebutkan secara tegas dan jelas kategori politik uang dan yang mana yang bukan termasuk politik uang.  

Pada UU Pilkada sebelumnya, pelanggaran politik uang masuk kategori pidana pemilu yang diselesaikan kepolisian dan kejaksaan. Namun pada UU baru, kata dia, ada kewenangan Bawaslu yang lebih maju. "Bawaslu diberi kewenangan untuk menerima laporan, menilai, dan memutus laporan politik uang dalam skema penegakan hukum administrasi," katanya.  

Dalam revisi UU Pilkada, Muhammad mengatakan pihaknya juga bisa mengeluarkan rekomendasi yang menjadi pertimbangan utama untuk memutuskan perkara. Ia mencontohkan, apabila seorang pengawas pemilu memutuskan ada politik uang yang dilakukan pasangan calon kepala daerah tertentu, sedangkan kasus pidana pemilu mengatakan tidak terbukti maka Bawaslu bisa berperan besar di perkara itu karena rekomendasi badan itu akan diutamakan. "Jadi ini langkah maju," kata Muhammad.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun Muhammad menekankan penambahan kewenangan Bawaslu bukan untuk membuat takut para pasangan calon. Ia membantah bahwa kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu sebagai intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. "Ini lho suara-suara rakyat, itu positif saja," katanya.  

DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, pada Kamis, 2 Juni 2016.

DANANG FIRMANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Nyatakan Tak Lolos Syarat Ikut Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Ajukan Sengketa ke Bawaslu

2 hari lalu

Bakal pasangan calon independen atau perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengantarkan syarat dukungan maju di Pilgub DKI pada Ahad malam, 12 Mei 2024. ANTARA/Mario Sofia Nasution
KPU Nyatakan Tak Lolos Syarat Ikut Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Ajukan Sengketa ke Bawaslu

Dharma Pongrekun mengaku tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ikut Pilkada Jakarta lewat sengketa yang diajukannya ke Bawaslu.


Bawaslu Petakan Jakarta sebagai Wilayah Kerawanan Tinggi di Semua Kategori IKP Pilkada 2024

2 hari lalu

Anggota KPU Mochammad Afifudin saat menghadiri Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Bawaslu Petakan Jakarta sebagai Wilayah Kerawanan Tinggi di Semua Kategori IKP Pilkada 2024

Bawaslu mengungkap daftar provinsi yang paling rawan berdasarkan berbagai dimensi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.


Dharma Pongrekun-Kun Wardana Tak Lolos Administrasi, KPU DKI Persilakan Ajukan Keberatan ke Bawaslu

2 hari lalu

Purnawirawan Polri Dharma Pongrekun dan Insinyur Teknik Elektro R. Kun Wardana Abyoto resmi menyerahkan berkas dukungan bakal paslon di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen pada Ahad malam, 12 Mei 2024 di Gedung KPU Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Dharma Pongrekun-Kun Wardana Tak Lolos Administrasi, KPU DKI Persilakan Ajukan Keberatan ke Bawaslu

KPU DKI menyatakan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana tak memenuhi syarat administrasi perbaikan dokumen pendukung pencalonan dalam Pilkada 2024.


Bawaslu Waspadai Kampanye Caleg dan Politik Uang Jelang PSU

3 hari lalu

Seorang WNI memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di World Trade Center, Kuala Lumpur, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Bawaslu Waspadai Kampanye Caleg dan Politik Uang Jelang PSU

Bawaslu akan memperketat pengawasan dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) maupun ketika rekapitulasi.


Universitas Paramadina Gelar Seminar Strategi Komunikasi Politik, Singgung Soal Pemilu, KPU, dan Bawaslu

4 hari lalu

Universitas Paramadina Gelar Lomba Tulis Guru
Universitas Paramadina Gelar Seminar Strategi Komunikasi Politik, Singgung Soal Pemilu, KPU, dan Bawaslu

Universitas Paramadina menggelar seminar Strategi Komunikasi Politik. Mendorong mahasiswa untuk terus bersikap kritis.


Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

11 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menegur dua lembaga yang mengurusi Pemilu itu karena banyak komisionernya tidak hadir.


Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

14 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

Bawaslu mewanti-wanti pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab dengan adanya teknologi AI itu, semua hal bisa dipalsukan atau dibuat seolah-olah asli.


Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

15 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

Bawaslu telah menginventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.


Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

15 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

Pendanaan Pilkada serentak 2024 sudah dianggarkan 40 persen di 2023, dan 60 persen di 2024.


Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

18 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

Bawaslu berkolaborasi dengan semua jenjang kepengurusan NU dan Muhammadiyah hingga tingkat kelurahan.