Tak Ada Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor

TEMPO Interaktif, Jakarta:Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak akan memberikan penangguhan penahanan sehubungan dengan hari besar umat Islam yang sebentar lagi akan tiba.Menurut Dudu Duswara salah satu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengajukan permohonan penanguhan penahanan adalah merupakan hak terdakwa. Namun meskipun Majelis hakim bisa saja memberikannya menurut Dudu, dalam pemberantasan korupsi hal itu bukan merupakan suatu keharusan. "Dalam pemberantasan korupsi berdasarkan UU, persidangan harus diselesaikan dalam 90 hari, berdasarkan itu kami mempertimbangkan,"ujarnya.Meskipun ada masa reses sidang menjelang dan setelah hari raya Idul Fitri selama hampir tiga minggu, namun telah menjadi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk menolak permohonan penangguhan penahanan. "Kalau satu orang diberi penangguhan penahanan pasti yang lain juga harus diberi,"ujarnya.Nazaruddin Syamsudin salah satu terdakwa yang kasusnya ditangani oleh Pengadilan Tipikor untuk kedua kalinya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan sehubungan dengan bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Sebelumnya permohonan penangguhan penahanannya yang pertama ditolak oleh majelis hakim. Selain itu Rusadi Kantraprawira terdakwa lainnya permohonan penangguhan penahanannya juga ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan tipikor belum lama ini.Riska S Handayani