Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daerah Perbatasan 'Fakir' Sinyal dan Kurang Listrik  

Editor

Harun Mahbub

image-gnews
Ojek pengantar kebutuhan pokok dari Marauke, Papua ke Papua Nugini melintasi perbatasan di Distrik Sota, Merauke, Papua, 20 Maret 2015. Sejumlah desa di Papua Nugini yang berbatasan dengan Indonesia, andalkan ojek untuk mengangkut kebutuhan pokok dengan tarif Rp 300-500 ribu sekali antar. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ojek pengantar kebutuhan pokok dari Marauke, Papua ke Papua Nugini melintasi perbatasan di Distrik Sota, Merauke, Papua, 20 Maret 2015. Sejumlah desa di Papua Nugini yang berbatasan dengan Indonesia, andalkan ojek untuk mengangkut kebutuhan pokok dengan tarif Rp 300-500 ribu sekali antar. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Marwan Jafar mengajak para kepala daerah dan pejabat pemerintah wilayah perbatasan bekerja lebih keras dalam mempercepat pembangunan perbatasan sebagai beranda depan negara. sebagian daerah perbatasan masih tertinggal.  “Kita harus bersinergi  mulai dari tahapan perencanaan, pembiayaan, pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan,” ujar Menteri Marwan, di Jakarta, Rabu 8 Juli 2015.

Marwan mengatakan, pemerintah daerah harus diberi dukungan program dan politik anggaran yang lebih besar untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan Negara. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi lebih masif terkait strategi percepatan pembangunan kawasan perbatasan kepada seluruh lapisan dan komponen masyarakat, terutama pihak swasta atau investor.

Kondisi kawasan perbatasan Indonesia saat ini sebagian besar sangat memprihatinkan. Hampir 20 persen desa-desa di perbatasan belum terjangkau sinyal seluler. Sedangkan 45 persen lebih masih membutuhkan akses terhadap sumber energi listrik. “Bahkan saudara kita yang tinggal di perbatasan sangat kesulitan sekedar untuk berkirim surat hal ini terlihat dari lebih dari 80 persen jumlah desa-desa di perbatasan yang kesulitan dalam mengakses warung pos dan telekomunikasi,” jelas Marwan.

Selain itu, ketersediaan pelayan dasar termasuk pendidikan dan kesehatan masih sangat rendah. Data menunjukkan, sekitar 80 persen desa-desa di perbatasan tidak mendapat layanan pendidikan yang baik dan 90 persen tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik, bahkan untuk pelayanan tingkat desa seperti Poskesdes dan Polindes masih perlu ditingkatkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menjelaskan fokus pembangunan kawasan perbatasan berada pada lokasi prioritas atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pada 2015 terdapat 187 lokasi prioritas yang tersebar di 41 Kabupaten/Kota. Dari 187 lokasi prioritas tersebut, sebanyak 56 kecamatan atau 40,29 persen berbatasan laut, 79 kecamatan (56,83 persen) berbatasan darat, dan 4 kecamatan (2,88 perrsen) memiliki perbatasan darat dan laut. Sedangkan jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah lebih dari 1.700 desa/kelurahan.

HARUN MAHBUB 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

5 September 2023

Ilustrasi paspor. shutterstock.com
Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.


Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

28 Desember 2022

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.


BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

5 Agustus 2022

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.


Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

12 September 2021

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

Mahfud Md meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai tindakan kriminal di pos lintas batas negara (PLBN).


BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

9 Juni 2021

Diskusi Publik Perlindungan Konsumen dengan tema
BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

BPKN menyatakan pintu masuk produk luar negeri (impor) ke Provinsi Kepri sangat terbuka lebar


Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

6 Mei 2021

Patok perbatasan kuno di Belgia-Prancis.[CBS News]
Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

Seorang petani Belgia memindahkan batu patok perbatasan berusia 200 tahun sejauh 2 meter ke wilayah Prancis dan memperluas luas wilayah Belgia.


Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

21 April 2020

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

Menangkal Covid-19, NTT tutup perbatasan negara untuk perlintasan orang, tapi tidak untuk lalu lintas angkutan logistik.


Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

11 Maret 2020

Kehidupan masyarakat di Dusun Gun Tembawang, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Daerah ini merupakan perbatasan RI-Malaysia. TEMPO/Dewi Nurita
Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

Dibandingkan dengan Papua, menurut Mahfud Md pembangunan daerah perbatasan harus teritegrasi antarkementerian/lembaga.


RI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan

16 November 2019

Prajurit Yonif 644/Walet Sakti anggota Satgas Pengamanan Perbatasan berjalan di sekitar patok negara saat melakukan patroli di wilayah hutan perbatasan Indonesia-Malaysia, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, 8 Desember 2015. Tugas menjaga kedaulatan negara di wilayah Sanggau kini tengah diemban oleh 169 prajurit TNI dari Batalyon Infanteri 644/Walet Sakti. ANTARA/Ismar Patrizki
RI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan

Direktur Topografi TNI AD Brigjen Asep Edi Rosidin mengatakan, persoalan perbatasan negara harus cepat diselesaikan.


Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

16 November 2019

Prajurit TNI-AD yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan dari Yonif 644/Walet Sakti melakukan patroli di hutan perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, 8 Desember 2015. Satgas Pamtas di wilayah tersebut bertugas untuk untuk memperkuat pengamanan wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. ANTARA/Ismar Patrizki
Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

Pilar yang dibangun Inggris dan Belanda sebagai tanda perbatasan kekuasaan wilayah jajahan.