INFO NASIONAL - Masyarakat Indonesia akan segera mengakhiri tahun 2022 dalam hitungan hari. Selama 2022, meski ombak pandemi Covid-19 belum juga surut, Pemerintah terus berkomitmen melanjutkan pembangunan di kawasan perbatasan, agar pemerataan pembangunan untuk megurangi ketertinggalan secara bertahap dapat terwujud nyata dan tak hanya sebatas kata-kata.
Langkah Presiden Joko Widodo untuk memberikan pedoman dalam pembangunan kawasan perbatasan negara, diwujudkan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2020-2024.
Perpres ini menjadi acuan bagi pengelolaan BWN-KP dengan target Tahun 2022 difokuskan pada 222 kecamatan lokasi prioritas (Lokpri), 18 PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional), 49 PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) Tidak Berpenduduk, dan pembangunan 5 (PLBN) Pos Lintas Batas Negara baru.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI (BNPP), merangkum sejumlah catatan perjalanan tahun 2022 yang merupakan bagian dari upaya mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang sejatinya memiliki potensi sumber daya yang cukup besar. Hal tersebut sekaligus menjadi refleksi sinergi 27 kementerian/lembaga, dengan pemerintah daerah perbatasan yang berada di 15 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota.
Menjaga Kedaulatan Negara
Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada dasarnya dilakukan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai wilayah yang aman dan tertib baik pada aspek kedaulatan negara maupun keamanan kawasan. Untuk mempertegas wilayah negara, telah dilakukan berbagai pertemuan internal teknis dan perundingan teknis batas dengan negara tetangga, pembangunan pilar batas negara, survei titik perlintasan dan jalur inspeksi patroli perbatasan wilayah darat, serta pembangunan 12 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) pada tahun 2022.
Upaya memperkuat kedaulatan NKRI, dilakukan dengan melihat langsung kondisi PPKT dan wilayah perbatasan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP mengunjungi dan memeriksa kondisi Pulau Miangas dan Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinisi Sulawesi Utara, yang berada di paling ujung Utara wilayah NKRI pada 24 Mei 2022. Hal yang sama juga dilakukan Menkopolhukam dan Mendagri dengan menyambangi Pulau Rondo dan Lokpri di Kota Sabang, Provinsi Aceh, yang merupakan pulau paling barat Indonesia pada 21 Desember 2022.
Untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, Menteri Tito memimpin langsung Upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2022 di Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Rote sendiri merupakan ujung selatan wilayah NKRI. Para Eselon 1 Kemendagri dan BNPP juga turut menjadi Inspektur Upacara di sejumlah perbatasan negara.
Langkah kongkret menjaga kedaulatan, juga ditunjukan dengan berdirinya 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang kini telah beroperasi, dan telah menjadi wajah baru beranda depan negara. Tidak hanya sampai disitu, saat ini telah dirampungkan pembangunan fisik 5 PLBN lainnya, dan siap untuk diresmikan Presiden Jokowi. Lima PLBN tersebut adalah PLBN Sei Nyamuk (Sebatik), PLBN Napan, PLBN Yetetkun, PLBN Serasan dan PLBN Jagoi Babang.
Upaya lainnya adalah penerbitan Prangko Seri PLBN pada HUT BNPP ke-12 pada 17 September 2022. Peluncurannya dilaksanakan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, 22 Desesmber 2022. oleh Menko Mahfud, Menteri Tito, Ketua Komisi II DPR RI, Gubernur Aceh, Wali Nanggroe Aceh, dan Direktur Utama PT Pos Indonesia. Tiga PLBN yang menjadi gambar prangko itu, adalah PLBN Aruk, PLBN Skouw dan PLBN Motaain, selain menjadi sarana pembelajaran juga menjadi bagian memori kolektif bangsa terhadap perbatasan.
Pembangunan Kawasan Perbatasan
Kegiatan pembangunan pada Lokpri dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana layanan dasar, peningkatan potensi ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Di bidang Pendidikan, pembangunan layanan dasar meliputi pembangunan sarpras pendidikan antara lain penambahan ruang kelas baru, laboratorium, sarana pembelajaran berbasis TIK dan media.
Sementara di bidang Kesehatan berupa pembangunan dan rehabilitasi RS Umum dan sarana penunjang operasional Puskesmas di 32 kecamatan lokpri, serta pembangunan pelayanan dasar kesehatan dan pelayanan kesehatan rujukan.
Untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, dilaksanakan pembangunan/peningkatan unit rumah swadaya dan pembangunan rumah khusus desa, pembangunan jaringan SPAM dan jaringan irigasi, pembangunan tangki septik, unit sumur dalam, dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Selanjutnya pada aspek energi kelistrikan, telah dilakukan pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah listrik, pembangunan PLTS, penyediaan unit 8 penyaluran BBM Satu Harga, pembangunan 209 titik Tower BTS untuk komunikasi, serta peningkatan jalan strategis desa di kawasan perbatasan sepanjang 1.053 Km.
Adapun terkait penguatan intervensi stunting, dilakukan pelatihan penanggulangan stunting dan dukungan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Provinsi Riau (Batam) dan Provinsi Kep. Riau (Pekanbaru) sebanyak 100 orang. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum di Kawasan Transmigrasi sebanyak 6 unit, pelayanan perpindahan Transmigrasi sebanyak 47 KK, dan Pembangunan 17 unit Rumah Transmigran.
Guna memberikan layanan tata kelola pemerintahan, juga dibangun sarpras Kantor Camat Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dan Pembangunan Kantor Desa Idai Kecamatan Ketunggau Hulu.
Sedangkan pembangunan peningkatan potensi ekonomi dilakukan melalui peningkatan SDM yang terdiri dari pelatihan 60 IKM dan bimbingan teknis 220 wirausaha baru IKM, peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM sebanyak 408 orang, dan 16 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, serta Revitalisasi 3 Sentra IKM dan Fasilitasi Desain Kemasan IKM pada 13 Produk.
Salah satu kegiatan yang telah dilakukan di Tahun 2022 adalah penyelenggaraan kegiatan temu pelaku usaha (business matching forum) yang diisi dengan seminar, pameran, dan temu pelaku bisnis bertempat di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar. Tujuannya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri terutama yang berasal dari UMKM, memperluas jaringan pasar produk unggulan Kabupaten Sambas ke daerah lain dan negara tetangga, serta mendorong percepatan perdagangan dan investasi pada produk-produk dengan nilai ekspor tinggi.
Dalam rangka membangun konektivitas dan meningkatkan aksesibilitas ke kecamatan lokpri, dilakukan pembangunan 2 terminal internasional di Motaain Kabupaten Belu dan terminal di Skouw Kota Jayapura. Peningkatan/pembangunan 3 unit bandara (Bandara Sei Bati di Karimun, Bandara Tebelian di Kab. Sintang, Bandara Pilu di Kep Morotai. Pembangunan jalan strategis nasional di Papua dengan konsidi jalan tembus 933,02 Km dari sepanjang 1.098,24 Km rencana jalan perbatasan.
Pembangunan Jalan Strategis Nasional pada Kawasan Perbatasan di Kalimantan sepanjang 482,63 Km, dengan kondisi Jalan strategis nasional di Kalimantan sudah tembus 2.231,15 Km dari rencana jalan sepanjang 2.294,23 Km2.
Selanjutnya untuk melihat perkembangan pembangunan PKSN secara terukur telah ditetapkan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSN, dengan target nilai rata-rata IPKP di Tahun 2024 sebesar 0,52.
Berdasarkan hasil pengukuran nilai 18 PKSN, rata-rata IPKP pada Tahun 2021 sebesar 0,45 (sesuai target), atau terdapat perbaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,44. Dari hasil tersebut terdapat 14 PKSN dengan kategori Cukup.
Sementara 4 PKSN lainnya masuk kategori Kurang, yaitu PKSN Long Midang, PKSN Long Nawang, PKSN Tao Lumbis, dan PKSN Tanah Merah. Hal tersebut menunjukkan sebagian fungsi pada 4 PKSN dengan kategori Kurang, sebagai lintas batas, simpul transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi belum optimal, sehingga perlu perbaikan yang mendasar sesuai fungsi pada masing-masing PKSN. (*)
