Soal Reshuffle, Ini Kata Luhut Pandjaitan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan usai memenuhi panggilan Presiden Jokowi di Wisma Negera, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.

    Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan usai memenuhi panggilan Presiden Jokowi di Wisma Negera, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Luhut Binsar Pandjaitan enggan berkomentar tentang evaluasi menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Luhut juga enggan menjelaskan keterlibatannya dalam evaluasi para menteri Kabinet Kerja seusai penyerahan laporan pekan lalu.

    "Ah, kalau soal itu saya enggak mau jawab, karena terlalu sensitif," kata Luhut di Istana Negara, Senin, 22 Juni 2015. Luhut mengatakan menyerahkan semuanya kepada Presiden Joko Widodo.

    "Biarkan sajalah. Kan, Presiden sudah punya data-data yang cukup komprehensif untuk menentukan apa yang mau dia lakukan. Itu saja yang penting," ujar Luhut. Luhut mengatakan pemberian masukan dalam evaluasi kabinet dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    "Yang pasti yang dimintai pertimbangan adalah Wakil Presiden kalau soal evaluasi menteri," kata Luhut.

    Perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo diperkirakan terjadi dalam waktu dekat. Pekan lalu, Jokowi memerintahkan semua menterinya membuat laporan pencapaian kinerja selama enam bulan terakhir serta rencana kerja untuk enam bulan ke depan. Setelah menerima laporan tersebut dua hari lalu, Jokowi akan merujuknya sebagai bahan evaluasi dalam mengukur kinerja para pembantunya.

    Bukan hanya rapor tersebut yang menjadi rujukan Jokowi. Dia pun menerima masukan dari Kantor Staf Presiden mengenai kemajuan program setiap kementerian. Atas dasar bahan pertimbangan tersebut, Jokowi menyatakan sudah memiliki penilaian terhadap para menterinya.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.