3 Alasan Peradi Kenapa Kasus Bambang Widjojanto Dihentikan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto bersama korban kriminalisasi kasus surat pembaca Kho Seng Seng, berbicara dalam diskusi gelar perkara pemidanaan yang dipaksakan dalam kasus kriminalisasi, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 15 Mei 2015. Diskusi tersebut mengkritisi kasus kriminalisasi yang dilakukan aparat untuk melaksanakan penegakan hukum dengan cara upaya paksa. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto bersama korban kriminalisasi kasus surat pembaca Kho Seng Seng, berbicara dalam diskusi gelar perkara pemidanaan yang dipaksakan dalam kasus kriminalisasi, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 15 Mei 2015. Diskusi tersebut mengkritisi kasus kriminalisasi yang dilakukan aparat untuk melaksanakan penegakan hukum dengan cara upaya paksa. TEMPO/Imam Sukamto

    3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

    Timbang mengatakan dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa advokat tidak bisa dipidanakan jika sedang menjalankan tugas. Maka, proses dugaan pelanggaran akan dikembalikan ke Peradi.

    Kemudian di dalam undang-undang itu juga disebutkan perbuatan klien tidak bisa diidentikan dengan advokat yang mendampingi. "Artinya jika klien yang curang tidak bisa disangkut-pautkan ke adokat," kata Timbang.

    SYAILENDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.