3 Alasan Peradi Kenapa Kasus Bambang Widjojanto Dihentikan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto bersama korban kriminalisasi kasus surat pembaca Kho Seng Seng, berbicara dalam diskusi gelar perkara pemidanaan yang dipaksakan dalam kasus kriminalisasi, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 15 Mei 2015. Diskusi tersebut mengkritisi kasus kriminalisasi yang dilakukan aparat untuk melaksanakan penegakan hukum dengan cara upaya paksa. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto bersama korban kriminalisasi kasus surat pembaca Kho Seng Seng, berbicara dalam diskusi gelar perkara pemidanaan yang dipaksakan dalam kasus kriminalisasi, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 15 Mei 2015. Diskusi tersebut mengkritisi kasus kriminalisasi yang dilakukan aparat untuk melaksanakan penegakan hukum dengan cara upaya paksa. TEMPO/Imam Sukamto

    2. Nota kesepahaman (MoU) Polri dan Peradi.

    Pada 2012, Peradi dan Polri menjalin kesepakatan. Isinya menyerahkan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik ke Peradi. Aduan Bambang, kata Timbang, berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik.

    Makanya, ia meminta Mabes Polri menghormati kesepakatan bersama dua lembaga ini. "Tidak menjalankan MoU seperti mengkhianati kepercayaan," katanya.

    Timbang juga merasa heran karena dari 349 kasus laporan pelanggaran kode etik di polisi hanya Bambang yang diproses. Padahal, kasus lainnya diserahkan kembali ke Peradi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.