UN Berbasis Komputer di Sulsel Akan Dievaluasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan melihat poster pahlawan nasional saat blusukan ke Kampung Matematika, di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 11 April 2015. Anies memberikan pesan kepada para murid Kampung Matematika untuk menanamkan mindset bahwa pelajaran matematika bukanlah mata pelajaran yang sulit. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan melihat poster pahlawan nasional saat blusukan ke Kampung Matematika, di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 11 April 2015. Anies memberikan pesan kepada para murid Kampung Matematika untuk menanamkan mindset bahwa pelajaran matematika bukanlah mata pelajaran yang sulit. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

    TEMPO.CO, Makassar - Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah Anies Baswedan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ujian nasional berbasis computer-based test (CBT) di Sulawesi Selatan. Rencana itu terkait dengan laporan adanya peminjaman komputer ke sekolah atau milik pribadi siswa atau guru.

    Menurut Anies, hal ini tidak boleh dilakukan. Persyaratan untuk mengikuti UN CBT adalah sekolah harus memiliki fasilitas komputer yang memadai dengan perbandingan satu komputer bisa dipakai untuk tiga siswa. 

    "Kalau tidak memenuhi persyaratan itu tidak boleh dilakukan. Saya akan melakukan pengecekan apakah benar saat UN CBT ada komputer pribadi di luar milik sekolah," kata Anies di sela diskusi pendidikan bersama sejumlah media dan tokoh pendidikan di Makassar, Sabtu, 16 Mei 2015.

    Anies menambahkan, persyaratan inilah yang membuat banyak sekolah di Jakarta tidak ikut UN berbasis CBT karena komputernya tidak memenuhi persyaratan. "Saya sempat menanyakan kenapa banyak yang tidak ikut, ternyata komputernya kurang."

    Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Salam Soba menyatakan pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada Kementerian soal pelaksanaan UN CBT dengan kendala ketersediaan komputer.  

    Menurut Salam, Dinas Pendidikan berupaya mencari jalan keluar dengan memakai komputer yang bukan milik sekolah. "Persyaratan yang diminta semua sudah terpenuhi, termasuk komputer yang harus sepertiga dari jumlah peserta UN. Namun, kalau memang harus dievaluasi, kami siap," ujarnya. 

    IIN NURFAHRAENI DEWI PUTRI


  • UN
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.