Veteran Pejuang Surabaya Tuntut Hak Rumah ke Wali Kota Risma  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengenakan pakaian tentara pejuang menyapa warga kota saat Parade Surabaya Juang melintas di jalan Tunjungan, Surabaya, 9 November 2014. Sebanyak 23 kelompok dengan gaya masa perang kemerdekaan mengikuti parade sejauh 3.3 kilometer. TEMPO/Fully Syafi

    Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengenakan pakaian tentara pejuang menyapa warga kota saat Parade Surabaya Juang melintas di jalan Tunjungan, Surabaya, 9 November 2014. Sebanyak 23 kelompok dengan gaya masa perang kemerdekaan mengikuti parade sejauh 3.3 kilometer. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya - Sebanyak 10 orang yang tergabung dalam Korps Cacat Veteran Surabaya, menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Rabu, 13 Mei 2015.

    Para veteran pejuang itu menuntut pemerintah memberi jatah rumah kepada mereka. Pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan "Cacad Veteran Tumbal Pertempuran Surabaya 1945" dan "Matinya Keadilan bagi Cacad Veteran." Pengunjuk rasa yang telah uzur itu menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini serta Ketua Legiun Veteran Surabaya Hartoyik menzalimi keluarga pejuang.

    Juru bicara pengunjuk rasa, Sri Lestari, mengatakan ia dan teman-temannya menuntut hak rumah bagi pejuang 45 yang telah diberikan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tapi diambil oleh Legiun Veteran. "Padahal rumah itu hasil usaha kami memohon kepada Soeharto," kata Lestari.

    Menurut Lestari, ketika itu Cacat Veteran se-Jawa Timur mendapatkan bantuan rumah  sebanyak 80 unit. Biaya pembangunan rumah tersebut, menurutnya, diambilkan dari pos anggaran pendapatan belanja daerah, termasuk Kota Surabaya.

    Wali Kota Surabaya sebelum Risma, Bambang Dwi Hartono, ujar Lestari, turut mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah pejuang. "Penyerahan rumah itu saat Risma telah menjadi wali kota. Tapi Risma malah menyerahkan (rumah) kepada Legiun Veteran," ujar dia.

    Karena dianggap salah sasaran, Korps Cacat Veteran mengirimkan surat kepada Risma untuk meminta penjelasan. Namun hingga kini tidak ada tanggapan dari Balai Kota. "Saya juga pernah mendatangi DPRD Surabaya. Mereka bilang bersedia membantunya, tapi sampai sekarang nihil," katanya.

    Menurut Sri Lestari, Cacat Veteran layak mendapat rumah dari negara karena terjun langsung dalam pertempuran. Sedangkan Legiun Veteran, menurutnya, hanya meneruskan perjuangan Cacat Veteran. Saat ini, kata dia, Cacat Veteran di Surabaya tinggal lima orang. Adapun janda Cacat Veteran berjumlah 60 orang.

    Setelah puas berunjuk rasa, mereka diajak berdialog oleh Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat Agustin Poliana. Dewan, kata Agustin, bakal memediasi permasalahan antara Cacat Veteran dan Wali Kota Risma. "Segera kami sampaikan, supaya bisa dicarikan penyelesaiannya," ujarnya.

    MOHAMMAD SYARRAFAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.