Empat Isu Penting Ini Jokowi-JK Beda Pendapat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi-JK, tertawa usai beri keterangan pers kepada awak media, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Jokowi-JK, tertawa usai beri keterangan pers kepada awak media, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Sejak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla beberapa kali berbeda pendapat. Kerap suara keduanya bertolak belakang dalam memandang suatu persoalan. Apa saja perbedaan pandangan Jokowi dengan Jusuf Kalla?

    1. Perampingan kabinet
    Jokowi menawarkan perampingan kabinet agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan antar-kementerian. Jokowi mengatakan perampingan yang dimaksud tidak selalu mengurangi jumlah menteri. Namun, ujar dia, bisa mengurangi jumlah eselon di sejumlah kementerian. 

    Jusuf Kalla berpandangan sebaliknya. Perampingan kabinet justru akan menguras banyak energi. Kalla menganggap jumlah 34 menteri untuk mengurus 250 juta rakyat Indonesia sudah cukup ramping. 

    2. Lelang menteri
    Jokowi hendak menggunakan sistem yang sama ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, yaitu lelang jabatan. Jokowi, yang kala itu belum dilantik sebagai presiden, ingin menyeleksi dan melelang menteri yang bakal menjadi pembantunya. "Ya, mirip-mirip lelang jabatan," ucap Jokowi pada Juli 2014.

    Sebaliknya, Jusuf Kalla menuturkan lelang jabatan tak bisa dipakai untuk mengisi posisi menteri. Kalla beralasan, jabatan menteri sangat penting sehingga sebaiknya dipilih langsung oleh presiden. "Menteri itu dicari, rekam jejaknya harus detail," kata Kalla. 

    3. Pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri
    Presiden Jokowi menyatakan akan membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Pernyataan Jokowi itu disampaikan Ketua Tim 9 Syafii Maarif. Dia mengaku ditelepon langsung oleh Jokowi terkait dengan pembatalan ini. 

    Sebaliknya, Kalla justru menuturkan jadi atau tidaknya Budi Gunawan dilantik bergantung pada putusan praperadilan. Kalla juga mengatakan akan melantik Budi Gunawan jika menduduki jabatan sebagai presiden. 

    4. Pembentukan Kantor Staf Kepresidenan
    Presiden Jokowi membentuk Kantor Staf Kepresidenan. Kantor ini dipimpin langsung kawan lama Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan. Jusuf Kalla menyatakan tak tahu adanya pelantikan Luhut untuk duduk di posisi tersebut. 

    WAYAN AGUS PURNOMO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.