TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Alfarabi, memprediksi banyak partai politik di DPRD DKI Jakarta yang bakal segera mencabut dukungan atas penggunaan hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Musababnya, alasan DPRD mengajukan hak angket tak sekuat alasan Ahok mempertanyakan anggaran siluman Rp 12,1 triliun.
Menurut dia, bagi partai politik, sangat berbahaya bila melawan arus dukungan rakyat. Elektabilitas partai tersebut bisa anjlok. Buktinya, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa memilih mundur dari kepanitiaan hak angket. "Soalnya masyarakat lebih mendukung Ahok," kata Adjie ketika dihubungi Tempo, Rabu, 4 Maret 2015.
Adjie memprediksi bakal ada partai lain yang mengikuti jejak NasDem dan PKB. Adjie meyakini, semakin besar dukungan masyarakat kepada Ahok, jajaran pimpinan pusat partai politik akan semakin intens membisikkan semangat penolakan hak angket kepada perwakilan partainya di DPRD DKI Jakarta.
Karena itu, Adjie menyarankan kepada Ahok tetap berdiri pada keyakinannya menolak anggaran siluman yang diselundupkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 DKI Jakarta. "Rakyat ada di belakang, mendukung Ahok melawan dugaan korupsi," kata Adjie.
DPRD DKI memutuskan menggunakan hak angket terhadap Ahok terkait dengan polemik penyusunan APBD DKI 2015. DPRD menuding Ahok mengirimkan draf anggaran ke pemerintah pusat yang bukan hasil kesepakatan bersama Dewan. Sebaliknya, Ahok menuding ada anggaran siluman yang disisipkan DPRD senilai Rp 12,1 triliun.
Beberapa hari setelah Ahok melaporkan anggaran siluman itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, NasDem mencabut dukungan hak angket. Pencabutan dukungan ini dilakukan setelah pimpinan Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta dipanggil Ketua Umum Surya Paloh. Serupa dengan pilihan Partai NasDem, PKB pun memutuskan mencabut dukungannya.
INDRA WIJAYA | BC
