Calon Kapolri Baru, Ini Sikap Koalisi Pro Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) makan bersama Ketua Umum PDIP, Megawati (kiri), dan sejumlah politikus di sebuah rumah makan di Solo, 14 Februari 2015. Makan siang itu dilakukan setelah pertemuan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di rumah dinas Wali kota Surakarta. TEMPO/Ahmad Rafiq

    Presiden Joko Widodo (kanan) makan bersama Ketua Umum PDIP, Megawati (kiri), dan sejumlah politikus di sebuah rumah makan di Solo, 14 Februari 2015. Makan siang itu dilakukan setelah pertemuan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di rumah dinas Wali kota Surakarta. TEMPO/Ahmad Rafiq

    TEMPO.CO , Jakarta: Partai-partai pendukung Presiden Joko Widodo, yang tergabung dalam Koalisi Pro Jokowi, berbeda sikap dalam menanggapi pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI.

    Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat, Dossy Iskandar, mengatakan perbedaan itu lantaran belum ada pertemuan bersama membahas pengisian calon Kapolri itu.

    "Kami sekarang sedang reses, jadi kami belum bertemu teman-teman," ujar Dossy saat dihubungi, Jumat, 20 Februari 2015.

    Rabu lalu, Jokowi secara resmi mengumumkan nama baru sebagai calon Kapolri, yaitu Komjen Badrodin Haiti, yang saat ini menjabat sebagai wakil kepala Polri.

    Otomatis itu membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jokowi mengatakan pencalonan Budi Gunawan telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat.

    Menurut Jokowi, untuk menciptakan ketenangan dan kebutuhan Kepolisian untuk segera dipimpin Kapolri definitif maka istana mengusulkan calon baru.

    "Kami usulkan Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai penggantinya," ujar Jokowi di Istana Medeka sambil didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

    Bagaimana sebenarnya sikap-sikap fraksi pendukung Jokowi terhadap pembatalan Budi Gunawan?

    1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

    Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Olly Dondokambey, mengatakan fraksinya belum mengambil keputusan terkait penunjukan Badrodin Haiti. Fraksi menurut dia masih menunggu pemberitahuan dan penjelasan resmi dari Presiden terkait perubahan sikap itu. Selain itu fraksi PDIP menurut dia juga masih menanti sikap resmi dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Meski begitu, Olly menyatakan fraksinya tetap akan mengawal kebijakan pemerintah di DPR. “Sebagai pendukung pemerintah tentu kami akan kawal,” ujar Olly.


    2. Fraksi NasDem

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Patrice Rio Capella menyatakan partainya tetap mendukung Presiden Joko Widodo meski batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Menurut dia, NasDem selalu mendukung dan menghargai apapun keputusan Jokowi sepanjang mampu membawa kebaikan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan bangsa. “Kami mengharapkan Budi Gunawan dilantik, ketika presiden memutuskan yang lain, tentu kami memahami dan memaklumi,” ujar Rio.

    Rio optimistis anggota DPR bakal menerima Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. Menurut Rio, jenjang karir Badrodin di kepolisian cukup moncer. “Khusus Badrodin, April nanti, saya raya usulan ini diterima banyak fraksi.” Dia memastikan tak ada kesepakatan politik antar partai untuk memuluskan langkah Badrodin di DPR.


    3. Fraksi Hanura

    Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat, Dossy Iskandar mengatakan fraksinya masih terikat dengan kesepakatan bersama parlemen yang sudah ditetapkan dalam rapat paripurna. Dalam rapat itu, DPR secara bulat mendukung pencalonan Budi Gunawan. “Hingga kini secara resmi kami belum berubah,” ujar Dossy.

    Dossy mengatakan sikap Fraksi Hanura belum berubah lantaran DPR secara institusi belum menerima pemberitahuan resmi dari Presiden Joko Widodo terkait penggantian Budi Gunawan menjadi Badrodin Haiti. Meski begitu dia menyatakan fraksinya bisa memahami alasan Presiden mengganti Budi Gunawan.

    Hanura kata dia juga menghargai keputusan yang sudah diambil Jokowi. Namun secara kelembagaan fraksi bakal melakukan pengkajian landasan konstitusional perubahan keputusan Jokowi itu. “Sikap resmi baru bisa kami sampaikan nanti.”


    4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

    Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, M.Romahurmuziy memastikan fraksinya di DPR mendukung keputusan Jokowi tak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Tentu setelah pengusulan Pak Badrodin ini yang harus dimatangkan adalah aspek konstitusionalnya," ujar Romi usai menutup Mukernas Partai Persatuan Pembangunan di Hotel Bidakara, kemarin.

    Menurut Romi, mengacu pada Undang-Undang tentang Kepolisian, presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Polri atas persetujuan DPR. Padahal, DPR telah memberhentikan Sutarman bersamaan dengan menominasikan Budi sebagai calon tunggal Kepala Polri. Karena itu, Jokowi kata dia perlu memikirkan alasan pas untuk memuluskan pencalonan Badrodin. “Tentu aspek konstitusionalnya perlu dilengkapi hingga bagaimana akhirnya DPR bisa memberikan persetujuan," ujar Romi.

    IRA GUSLINA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.