Panggil Budi Gunawan dan Sutarman, Jokowi Masih Belum Ambil Putusan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan ikuti Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan ikuti Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo pagi ini memanggil calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, ke Istana Negara. Selain memanggil Budi Gunawan, Jokowi juga memanggil Kapolri Jenderal Polisi Sutarman.

    Tak ada penjelasan soal isi pertemuan selama satu jam itu. Baik Budi Gunawan maupun Sutarman menolak menjawab pertanyaan wartawan. Mereka bergegas pergi dari pintu samping Istana. (Baca: Jokowi Panggil Budi Gunawan dan Sutarman.)

    Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto enggan menjelaskan substansi dari pertemuan antara Presiden dengan Budi Gunawan dan Sutarman. Andi Widjajanto memastikan, hingga pertemuan itu selesai, Jokowi belum mengambil keputusan apa pun setelah pertemuan itu. "Masih berproses," kata Andi pada Tempo di Jakarta, Jumat, 16 Januari 2015.

    Sidang paripurna DPR menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri. Budi diajukan Jokowi sebagai calon tunggal pimpinan Tri Brata-1. Padahal, Budi Gunawan berstatus tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri 2003-2006 dan jabatan lain di kepolisian. (Baca: Lantik Budi Gunawan, Jokowi Dianggap Lemahkan KPK.)

    KPK menjerat Budi Gunawan dengan Pasal 12 a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

    ANANDA TERESIA

    Berita terkait
    Budi Gunawan Dilantik, Penegakan Hukum Terancam
    KPK Sulit Menyidik Budi Gunawan, Bila...
    PDIP Ngotot Budi Gunawan Dilantik, Jokowi Repot
    Soal Budi Gunawan, Polri: Diperiksa Dulu, Baru...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.