Dukung Perpu Pilkada, PAN Emoh Dicap Pengkhianat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Viva Yoga Mauladi: Karena Negara Bukan Tukang Palak

    Viva Yoga Mauladi: Karena Negara Bukan Tukang Palak

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya akan setia di Koalisi Merah Putih. Menurut dia, sikap PAN yang mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak lantas mengubah peta politik di Dewan Perwakilan Rakyat. (Koalisi Merah Putih Bujuk SBY Bahas Perpu Pilkada)

    "PAN tetap komitmen dengan apa yang disepakati di Koalisi Merah Putih. Komitmen ini merupakan ikatan moral politik," kata Viva saat dihubungi, Senin, 8 Desember 2014.

    Viva menilai ketegasan untuk berada di Koalisi Prabowo cukup penting. "Politik butuh ketegasan. Butuh sikap ksatria yang tidak abu-abu," katanya. (Fahri Hamzah Ingin Koalisi Prabowo Satu Suara)

    Sikap PAN terhadap Perpu Pilkada berbalik. Sebelumnya, partai besutan Hatta Rajasa itu mendukung pemilihan tidak langsung--sebagaimana sikap Koalisi Prabowo. Tapi belakangan PAN berubah mendukung pemilihan langsung. Sikap ini sejalan dengan keputusan Partai Demokrat.

    Dalam soal Perpu Pilkada, Senin, 8 Desember 2014, Presiden Joko Widodo bertemu dengan bekas presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Dewan Pembina Demokrat itu meyakinkan Jokowi bahwa posisi Demokrat sudah sama dengan pemerintah dalam memandang Perpu Pilkada. (Kembali ke Istana, SBY: Apa Kabar Semua?)

    "Seratus persen (sesuai). Mudah-mudahan bagus untuk ke depan. Yang kita bicarakan begitu dulu," kata SBY seusai pertemuan.

    MUHAMAD RIZKI | ANANDA TERESIA

    Baca berita lainnya:
    Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung

    Golkar Hengkang dari Koalisi Prabowo

    Faisal Basri Segera 'Telanjangi' Petral

    Alasan Agung yang Ngotot Tolak Islah dengan Ical

    Ahok Terancam Tak Digaji Enam Bulan  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.