Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Kabinet Jokowi Tak Kompak Boikot DPR  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Chrisnandi menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) setibanya di Gedung KPK Jakarta, Rabu 5 November 2014. Yudi merupakan menteri pertama dari Kabinet Kerja yang melaporkan LHKPN ke KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Chrisnandi menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) setibanya di Gedung KPK Jakarta, Rabu 5 November 2014. Yudi merupakan menteri pertama dari Kabinet Kerja yang melaporkan LHKPN ke KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana boikot para menteri Kabinet Kerja terhadap undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai intruksi Presiden Joko Widodo belum seluruhnya kompak. Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago akan tetap menghadiri undangan DPR, tanpa mengindahkan titah itu. "Ya, akan datang," ujarnya. (Baca: Hari Ini DPR Bahas Edaran Larangan Menteri)

Menurutnya, undangan yang disampaikan DPR wajib untuk didatangi. Akibat perselisihan internal yang terjadi di kalangan parlemen, pemerintah memilih menahan diri. "Kalau dianggap perlu oleh sejumlah fraksi anggota dewan, ya, enggak apa-apa," ujarnya.

Namun kondisi itu tidak berlaku bagi Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Ia tetap mengikuti arahan bosnya untuk menolak hadir pada undangan parlemen. "Sekarang, kan, masih ada masalah internal di DPR, jadi kami berikan kesempatan menyelesaikan masalahnya setelah itu baru hadir," paparnya. (Baca: Jokowi Larang Menteri ke DPR, Ini Sebabnya)

Akurnya dua kolisi di parlemen, kata dia, penting untuk mendukung program pemerintah. Sehingga diharapkan dalam waktu dekat semua persoalan tersebut segera usai. "Begitu selesai maka pemerintah akan hadir," ujarnya. (Baca: NasDem: Larang Menteri Rapat di DPR, Jokowi Bijak )

Scroll Untuk Melanjutkan

Ketegangan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di kabinet masih berlangsung. Meskipun sudah islah, riakan kecil terhadap perbedaan pandang mengenai komposisi alat kelengkapan dewan masih mengemuka. Walhasil, dua bulan dilantik, belum sekali pun mereka melakukan pembahasan undang-undang sebagaimana fungsinya.

JAYADI SUPRIADIN

Baca berita lainnya:
Siapa 18 Inisiator Interpelasi Jokowi Soal BBM?

Voting Time, Jokowi Tekuk Presiden hingga Artis

Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR

Operasi Diam-diam Susi Pantau Illegal Fishing

Rapat Pleno Golkar Ricuh Diserbu Massa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

59 menit lalu

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis, 2 Mei 2024. Jokowi mengatakan pembangunan bendungan berkapasitas 60,8 juta meter kubik ini menghabiskan anggaran Rp 1.4 triliun. Foto: Tangakapan Layar Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.


Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

1 jam lalu

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.


Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

1 jam lalu

WNI serta Diaspora Indonesia di Austria dan Slovenia berkumpul kembali pada 17 Agustus 2022 untuk menghadiri upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 di KBRI/PTRI Wina. Sumber: dokumen KBRI
Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.


Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri)di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024.  Ini akan menjadi Retret Pemimpin yang ketujuh dan terakhir antara Perdana Menteri Lee dengan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.


Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

2 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.


Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

2 jam lalu

Pemain Timnas Indonesia U-23 Rizky Ridho saat melawan Uzbekistan U-23 pada semifinal Piala Asia U-23. Foto : PSSI
Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.


Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

2 jam lalu

Massa aksi Hari Buruh Internasional membakar baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara lainnya di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?


Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

15 jam lalu

Massa aksi Hari Buruh Internasional membakar baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara lainnya di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus


Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

17 jam lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.


4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

18 jam lalu

Kembang api  yang dinyalakan saat pergantian tahun baru 2014, dekat Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, (1/1). Ribuan warga antusias menghadiri Jakarta Night Festival yang diadakan Pemrov DKI untuk merayakan tahun baru 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.